Ali Maskur: Indonesia Perlu Pemimpin Berjiwa Negarawan

Jakarta, (Antara) - Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat Ali Maskur Musa menegaskan Indonesia ke depan memerlukan pemimpin nasional berjiwa negarawan bukan sekadar presiden. "Pemimpin nasional berjiwa negarawan adalah figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, dan komitmen untuk membangun Indonesia," kata Ali Maskur Musa pada diskusi "Mencari Calon Presiden Alternatif" diselenggarakan Lembaga Pemilih Indonesia di Jakarta, Minggu. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, salah satu calon presiden dari Konvensi Rakyat Ricky Sutanto, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens, dan Direktur Institute Publik Indonesia Karyono Wibowo. Ali Maskur menjelaskan, figur pemimpin nasional berjiwa negarawan, dalam personifikasi merupakan gabungan dari figur proklamator Indonesia Soekarno dan presiden keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid. Wakil Ketua Badan Pemerika Keuangan (BPK) ini menejelaskan, Soekarno memiliki jiwan negarawan yang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok, meskipun konsekuensinya harus beberpa kali dipenjara. Kemudian KH Abdrurrahman Wahid, menurut dia, adalah tokoh pluralisme, yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dari bangsa Indonesia dalam satu kesatutan yakni Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI). "Pemimpin nasional mendatang idealnya adalah gabungan dari figur Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid," katanya. Ali Maskur menegaskan, masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji dan pencitraan dari calon presiden, yang realitasnya sangat minim. Menurut dia, masyarakat Indonesia merindukan pemimpin nasional yang dapat membangun Indonesia dan mengantarkan rakyatnya hidup sejahtera. "Masyarakat tidak menginginkan sekadar presiden, tapi pemimin nasional berjiwa negarawan," katanya. Untuk membangun Indonesia, menurut Ali Maskur, kunjungi negara harus hadir pada setiap even, momen, dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Ali Maskur menyampaikan gagasan dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong rakyat menjadi sejahtera, yakni negara harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi rakyat. "Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya bertarung sendiri, seperti halnya petani dan nelayan, yang selalu hidup miskin," katanya. Ia juga menyampaikan gagasan untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan nasional. (*/WIJ)