Pemkab Agam telah salurkan Jadup Rp 11 miliar ke korban bencana hidrometeorologi

Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebut telah menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) sebanyak Rp 11 miliar kepada total 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi.

Bupati Agam, Benni Warlis didampingi Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Villa Ardi saat ditemui di Kota Bukittinggi, Rabu (20/5) mengatakan bantuan Jadup berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI.

"Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran tiga jenis bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai Jadup yang telah dikucurkan mencapai Rp11,063 miliar," kata Bupati Agam, Benni Warlis.

Berdasarkan SK Bupati mengenai data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori.

Dari basis data tersebut, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 Kepala Keluarga (KK) dengan total 8.195 jiwa.

"Masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15 ribu per hari selama tiga bulan, atau total Rp 1,35 juta per individu.

Penyaluran bantuan Jadup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana yang terjadi di November 2025," kata Bupati.

Kadis Sosial Agam, Villa Ardi merincikan bantuan diberikan untuk Rumah Rusak Ringan di tujuh kecamatan yaitu, Ampek Koto, Kamang Magek, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuh, dan Tanjung Raya dengan total 553 KK.

Untuk Rumah Rusak Sedang, disalurkan ke delapan kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Magek, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuh, dan Tanjung Raya dengan total 78 KK.

"Sementara kategori Rumah Rusak Berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 KK di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini, yaitu Sungai Pua, Tanjung Mutiara, Bawan, Ampek Angkek, dan Canduang," kata Villa Ardi.

Menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak.

"Di mana satu rumah hanya didaftarkan untuk satu KK. Nyatanya, di lapangan terdapat satu rumah rusak yang dihuni lebih dari satu KK, atau rumah yang disewa atau dikontrak oleh pihak lain namun yang terdata hanya nama pemiliknya," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan adanya bencana hujan dan banjir susulan pasca masa tanggap darurat seperti di Maninjau dan Sungai Batang, membuat beberapa rumah rusak baru belum sempat terdata.

"Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendataan dan verifikasi ulang di lima kecamatan yang bermasalah agar warga yang tertinggal dapat diusulkan dalam pencairan bantuan susulan," kata Villa.

Selain bantuan jaminan hidup, Pemkab Agam juga telah merampungkan penyaluran santunan uang duka bagi 203 korban meninggal dunia yang diterimakan langsung oleh ahli waris dengan total mencapai Rp 3 miliar.

"Selanjutnya juga ada santunan bagi 105 korban luka berat di tiga kecamatan terdampak, terbanyak di Palembayan, diikuti Malalak dan Tanjung Raya dengan total realisasi sebesar Rp 525 juta yang telah diserahkan pada April 2026 lalu," kata Villa Ardi.

Ia menambahkan, seluruh data korban yang tertinggal, termasuk korban bencana susulan saat ini sedang dihimpun oleh pemerintah daerah untuk diajukan ke Kementerian Sosial dalam satu paket pengusulan bantuan susulan agar penanganan dampak bencana dapat terselesaikan secara menyeluruh.