Pemkab Agam upayakan tambahan lahan relokasi warga korban bencana hidrometeorologi

Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bergerak cepat dalam menangani pemulihan pascabencana hidrometeorologi, salah satunya upaya penambahan lahan relokasi sebagai hunian warga terdampak.

"Fokus utama saat ini salah satunya tertuju pada pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau berada di zona berbahaya," kata Bupati Agam, Benni Warlis di Bukittinggi, Rabu (20/5).

Bupati menyebut berdasarkan data terbaru yang dihimpun, tercatat total kerusakan rumah akibat bencana mencapai 2.427 unit.

Angka tersebut mencakup beberapa kategori tingkat kerusakan, dengan rincian rumah hanyut sebanyak 421 unit,

lokasi terancam dan wajib relokasi sebanyak 1.613 unit, rusak berat 249 unit, rusak sedang 57 unit dan rusak ringan 87 unit.

Ia mengatakan pemerintah menyiapkan dua skema metode relokasi, yaitu relokasi mandiri dan relokasi kolektif (Terpadu) yang membutuhkan 10 hektar lahan baru.

Untuk skema relokasi kolektif, pemerintah merencanakan pembangunan sebuah kawasan pemukiman baru komprehensif.

Di kawasan ini, tidak hanya rumah yang akan dibangun, melainkan juga fasilitas sosial, fasilitas umum, jalan lingkungan, sistem drainase, pengelolaan sampah, hingga pemenuhan akses air bersih.

"Sebanyak 699 unit rumah ditargetkan dibangun melalui skema kolektif ini, saat ini ketersediaan lahan siap pakai baru mencapai tujuh hektare, kami berupaya mendapatkan tambahan lahan baru melalui pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Pelalu Raya seluas delapan hektar," kata Bupati.

Permintaan pemakaian lahan itu telah dilaporkan kepada Kementerian ATR/BPN. Bupati menegaskan juga tetap mencari lahan alternatif lain di Agam.

"Jika hingga akhir Juni mendatang solusi lahan gratis belum juga mencukupi, maka langkah terakhir yang akan ditempuh adalah melakukan pengadaan atau pembelian lahan menggunakan anggaran daerah demi memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang aman," kata Bupati.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Agam, Rinaldi mengatakan lahan seluas 10 hektar itu memiliki estimasi daya tampung sekitar 70 unit rumah per hektar.

"Lahan yang ada saat ini tersebar di tiga titik, pertama di Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya seluas 5 hektar dengan rencana site plan menampung 325 unit," kata Rinaldi.

Lahan kedua berada di kawasan Gumalang, Nagari Koto Gadang dengan luas sekitar 1,1 hektar berdaya tampung sekitar 50 unit.

Selanjutnya, Lapangan SD 05 Kayu Pasak seluas 1 hektar dengan daya tampung 60 unit.

Sementara itu, untuk skema relokasi mandiri, Pemkab Agam mencatat 1.089 unit rumah saat ini sedang dalam proses. Melalui skema ini, warga akan membangun kembali rumah baru di atas tanah milik mereka sendiri yang berada di area aman dengan bantuan dana stimulus sebesar Rp 60 juta per unit rumah.

Berbeda dengan relokasi mandiri, besaran anggaran relokasi kolektif akan dihitung berbasis kawasan terpadu, bukan per unit bangunan.

"Pemerintah daerah berkomitmen penuh dan mengerahkan segala upaya agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera kembali menata kehidupannya di hunian yang baru dan lebih aman," kata Rinaldi.