Kodim Pariaman bangun lima jembatan darurat di Padang Pariaman

Parik Malintang (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0308/Pariaman, Sumatera Barat mencatat pihaknya telah membangun lima jembatan darurat di Kabupaten Padang Pariaman pascabencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025.

"Kami telah menyelesaikan lima jembatan. Dua jembatan bailey, dua jembatan gantung, dan satu jembatan Aramco," kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0308/Pariaman Letkol Inf M. Nurman Setiaji, di Kecamatan Sungai Garinggiang, Sabtu.

Ia mengatakan jembatan tersebut telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan mulai dari pertanian, pendidikan, dan perekonomian serta kegiatan sosial lainnya.

Bahkan, lanjutnya untuk jembatan gantung yang dibangun di Kecamatan VII Koto berpotensi menjadi lokasi objek wisata karena memiliki pemandangan alam yang bagus.

Dandim menyampaikan meskipun jembatan tersebut telah selesai dibangun namun pihaknya tetap memantau keamanannya agar infrastruktur tersebut layak digunakan.

Selain mengerahkan personel TNI untuk memantau rutin jembatan tersebut pihaknya juga mengimbau warga untuk mentaati aturan yang telah dibuat agar jembatan itu dapat bertahan lama.

"Contohnya jembatan gantung, hanya boleh dilewati maksimal tiga orang secara bersamaan. Sepeda motor roda dua hanya boleh satu kendaraan," katanya.

Ia menambahkan Kodim 0308 Pariaman memfokuskan pengerahan personil dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana serta membangunkan infrastruktur untuk memperlancar mobilitas warga pascabencana.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan daerah tersebut pascabencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu.

"Kami berharap dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, agar proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat," kata John Kenedy Azis di Parik Malintang.

Ia mengatakan dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat melalui BNPB dibutuhkan daerah itu mengingat sejumlah wilayah di Padang Pariaman sebelumnya terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi warga.

Pemkab Padang Pariaman mengajukan dana perbaikan infrastruktur kepada pemerintah pusat sekitar Rp3,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur di antaranya jembatan yang rusak dan bahkan putus akibat bencana.