Jakarta, (Antara) - Pendiri CSE Aviation Marsekal Purnawirawan TNI Cheppy Hakim mengatakan perlu adanya pertimbangan khusus untuk solusi pemindahan sebagian penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten ke bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dari bukan dilimpahkan seluruhnya ke Kementerian Perhubungan (Kemhub) karena adanya aspek pertahanan udara. "Apabila ada terjadi kenaikan pertumbuhan penumpang, maka yang dikembangkan terminal building, runaway, dan lain-lain. Pemindahan atau pembagi dua dari bandara Soetta ke Halim merupakan keputusan dan pengumuman sepihak, sehingga penanganan pengembangan bandara sangat disayangkan," ujar Cheppy Hakim kepada pers di Jakarta, Kamis. Cheppy Hakim menuturkan bahwa tahun ini kegiatan penerbangan meningkat sehingga terjadi "over capacity" padahal Bandara Soekarno-Hatta didesain untuk 22 juta penumpang/tahun, hal ini juga diakibatkan banyak maskapai yang menggunakan sistem pemasaran dengan biaya penerbangan yang murah sehingga siapa saja bisa melakukan penerbangan. "Dunia penerbangan saat ini penggunanya bukan hanya dari kalangan glamour, namun, siapa saja bisa menikmatinya," tutur mantan KSAU itu. Menurut Cheppy Hakim, Bandara Halim juga didesain bukan untuk penerbangan komersial perlu dimanajemen dengan sebaik mungkin, dan Bandara Halim juga hanya didesain untuk home base level flight, tempat parkir pesawat hanya sedikit serta akses jalan menuju Bandara Halim tidak sebaik akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta. "Bandara Halim didesain mempunyai Home Base level, yaitu pangkalan TNI Angkatan Udara, dan base level contigensy (darurat) kepada presiden dan setiap negara pasti punya itu," katanya. Selain itu, Bandara Halim juga perlu perbaikan yang sangat panjang untuk bisa menjadi penerbangan komersial, fasilitas dan sumber daya manusia harus memenuhi standar manajemen sehingga penumpang merasakan kenyamanan. "Untuk dapat memindahkan Bandara ke Halim butuh lima tahapan, yang terjadi sekarang tahapan tersebut tidak berjalan sesuai harapan," ujarnya. Cheppy Hakim menyarankan untuk solusi penyelesaian pemindahan bandara sebaiknya menurunkan frekuensi penerbangan karena itu salah satu faktor utama Bandara Soekarno Hatta menjadi sangat sibuk, selain itu perlu adanya pembicaraan penting kepada pihak Bandara Halim soal kesiapan untuk menjadi penerbangan komersial dan landasan pacu juga perlu ada penambahan agar kecelakaan pesawat bisa diminimalisasi. "Untuk penanganan solusi bukan hanya Kemhub itu tidak cukup, harus ada penyelesaian dari dewan nasional dalam mengurusi hal yang begitu besar seperti 'over capacity' ini," tambahnya. Selama ini, Halim Perdanakusuma digunakan oleh pesawat sewa dengan Air Operator Certificate 135 atau di bawah 35 kursi, militer, VIP, termasuk presiden. Bandara Halim Perdanakusuma belum melayani pesawat penerbangan komersial. Keamanan kawasan bandara ini sudah ada standarnya. Kemungkinan yang terjadi adalah keterlambatan jika saat bersamaan ada kegiatan kepresidenan. Namun, kondisi itu bisa diantisipasi karena kepergian Presiden sulit dipastikan. (*/sun)
Berita Terkait
Majelis hakim tolak keberatan Nadiem Makarim di kasus "Chromebook"
Senin, 12 Januari 2026 13:42 Wib
Kuasa hukum: Anak adopsi Ridwan Kamil--Atalia tak masuk putusan hakim
Kamis, 8 Januari 2026 16:37 Wib
KY rekomendasikan majelis hakim perkara Tom Lembong disanksi nonpalu
Sabtu, 27 Desember 2025 4:41 Wib
MTQ Sumbar di Bukittinggi, Dewan Hakim KTIQ ungkap saatnya wahyu dan akal berpadu
Minggu, 14 Desember 2025 20:30 Wib
Hakim vonis eks Kapolres Ngada 19 tahun perjara akibat kasus pedofilia
Kamis, 23 Oktober 2025 10:52 Wib
KY periksa hakim yang sidangkan Tom Lembong pada 28 Oktober
Selasa, 21 Oktober 2025 18:04 Wib
Hakim tolak permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani
Kamis, 4 September 2025 14:17 Wib
Tiga hakim "vonis lepas" korupsi CPO didakwa terima suap Rp21,9 miliar
Kamis, 21 Agustus 2025 13:02 Wib
