Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyebutkan pada 2026 provinsi tersebut menerima 32 ribu sertifikasi halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
"Alhamdulillah, untuk 2026 Sumatera Barat mendapatkan alokasi lebih dari 32 ribu sertifikasi halal gratis," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Sabtu.
Gubernur mengatakan puluhan ribu sertifikasi gratis tersebut merupakan bagian dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang digagas oleh BPJPH untuk memajukan sentra UMKM di tanah air.
"Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama untuk memperkuat daya saing UMK kita," kata Mahyeldi.
Ia mengatakan percepatan sertifikasi halal membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping halal, perbankan syariah dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Sumbar terus mendorong optimalisasi sertifikasi halal agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Kita ingin proses ini berjalan cepat, tertib dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. Dengan kerja bersama, insyaa Allah Sumatera Barat bisa menjadi daerah yang kuat dalam ekosistem halal," ujar Gubernur optimis.
Salah satu upaya menguatkan ekosistem ekonomi syariah di Ranah Minang, Provinsi Sumbar menyelenggarakan Minang Halal Fest 2026 yang digelar mulai 16-18 Januari 2026 di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.
Minang Halal Fest 2026 merupakan sarana promosi, literasi dan edukasi halal lifestyle yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dengan harapan mendorong penguatan UMK halal dan ekonomi umat.
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal mengatakan lembaga itu mendukung upaya pemerintah dalam menguatkan peran Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
"Minang Halal Fest ini kami harapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pengembangan ekonomi syariah, tidak hanya bagi masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga secara nasional," kata Rifki.
