Sawahlunto (ANTARA) - Wali Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Riyanda Putra menegaskan penguatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai agenda prioritas awal 2026 guna memastikan pelayanan publik berjalan tertib, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Evaluasi ASN dilakukan secara komprehensif, tidak hanya bertumpu pada kehadiran atau absensi, tetapi juga mencakup integritas, etika aparatur, kepatuhan terhadap pakta integritas, penggunaan kendaraan dinas, serta capaian kinerja yang terukur," kata Wali Kota Riyanda, di Sawahlunto, Senin.
Ia menyebut Pakta integritas bukan sekadar dokumen administratif, tetapi komitmen kerja yang menjadi dasar penilaian kinerja, evaluasi jabatan, dan penataan sumber daya aparatur.
Wali Kota menegaskan ASN dituntut bekerja adaptif dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara, Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah meminta seluruh perangkat daerah segera menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program prioritas Presiden.
Menurut Jeffry, keselarasan tersebut penting untuk memperluas peluang dukungan pendanaan dan program dari kementerian, lembaga, maupun badan nasional, di tengah dinamika dan tekanan anggaran daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemko Sawahlunto juga memberi perhatian khusus terhadap manajemen RSUD Sawahlunto, menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait mutu pelayanan dan ketersediaan obat.
Wali Kota meminta jajaran terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara konkret dan terukur, mengingat layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kepercayaan publik.
Wali Kota menegaskan awal 2026 harus dimaknai sebagai momentum pembenahan kualitas sumber daya aparatur agar kinerja pemerintahan semakin tertib, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Pemerintahan yang baik harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tertib secara administratif,” ujarnya menekankan
