Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan menyusul bencana hidrometeorologi berupa longsor, hujan deras, dan angin kencang yang melanda wilayah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, serta kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Datar.
Pada Jumat malam, Pemkot Padang Panjang mengumpulkan seluruh ASN dan Non-ASN dalam rapat koordinasi khusus di Gedung Pertemuan M. Syafe’i. Rapat dipimpin Dandim 0307/TD, Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi, atas instruksi Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis.
Dengan diberlakukannya status tanggap darurat, Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi menegaskan seluruh aparatur pemerintahan harus siap bekerja penuh waktu demi misi kemanusiaan.
“Dalam status tanggap darurat, jam kerja berubah. Bukan lagi 8 jam sehari. Kita bekerja 25 jam × 8 hari. Semua hari adalah hari Senin. Tidak ada hari libur, tidak ada lagi ucapan jam kerja sudah selesai. Kita kerja penuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hingga kini masih ada korban yang belum ditemukan. Tujuh korban telah ditemukan dan dibawa ke RS Bhayangkara. “Kita bekerja untuk kemanusiaan, bukan untuk rutinitas,” ujarnya.
Dandim juga menyoroti banyaknya warga terdampak akibat tinggal dan membangun rumah di kawasan dekat aliran Sungai Jembatan Kembar tanpa menyadari besarnya risiko.
Pada masa tanggap darurat ini, seluruh OPD diminta menelaah kembali tugas pokok dan fungsinya agar penanganan di lapangan lebih efektif dan terkoordinasi.
“Pelajari lagi tupoksi masing-masing. Kita punya waktu 14 hari. Mari bekerja bersama agar korban yang hilang dapat ditemukan, apa pun kondisinya. Kita yang masih sehat punya kewajiban membantu,” katanya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah harus bergerak selaras dan tidak bersikap masa bodoh terhadap kondisi yang terjadi.
“Mari berkolaborasi. Posko induk berada di M. Syafei, namun posko-posko lain masih belum tertangani dengan baik. Saya minta perhatian serius dan kerja sama dari semua pihak,” tegasnya.
Allex juga mengingatkan pentingnya empati dari setiap aparatur. “Mari saling membantu dan berkomunikasi. Distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak harus berjalan maksimal. Pencarian korban, normalisasi akses, dan pemulihan kehidupan masyarakat harus dioptimalkan sepanjang masa tanggap darurat,” ujarnya.
Ia meminta seluruh ASN dan Non-ASN bekerja maksimal tanpa mengenal hari libur, sementara masyarakat diminta tetap waspada serta menjauhi kawasan rawan longsor dan aliran sungai. Relawan dan warga yang ingin membantu diimbau untuk berkoordinasi dengan posko resmi agar penanganan tetap terarah.
“Kepada warga, ikuti informasi dari sumber resmi dan jangan menyebarkan kabar yang belum valid,” katanya. Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa kemajuan Padang Panjang hanya dapat dicapai melalui kebersamaan.
Dengan diberlakukannya status tanggap darurat, Pemkot memastikan seluruh unsur pemerintahan, TNI–Polri, BPBD, OPD, dan relawan akan bekerja 24 jam hingga situasi kembali normal.
Data sementara menunjukkan terdapat lima titik longsor teridentifikasi dari batas kota menuju Lembah Anai, yang menjadi fokus utama penanganan tim gabungan. (*)
