Painan (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan data terbaru mengenai daerah irigasi (DI) di wilayah setempat, berikut perkembangan usulan perbaikan jaringan yang tengah diproses pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut Hendro, pejabat Dinas Pertanian Pesisir Selatan, terdapat tiga kelompok kewenangan pengelolaan irigasi di daerah tersebut. Kewenangan pusat memiliki luas layanan 26.441 hektar, meliputi DI Batang Inderapura di Pancung Soal, DI Kumbung di Lunang, DI Lubuak Buayo di Linggo Sari Baganti, DI Malepang Ampang Tulak di BAB Tapan, dan DI Sawah Laweh Tarusan di Koto XI Tarusan.
Sementara itu, kewenangan provinsi mencakup 16.885 hektar, terdiri dari sembilan daerah irigasi seperti Ampiang Parak, Batang Bayang, Barang Surantiah, Koto Kandis, hingga Talang Kemuning Jaya. Adapun kewenangan kabupaten meliputi 10.984 hektar dengan total 313 DI.
Hendro menjelaskan, Bupati Pesisir Selatan bersama Gubernur Sumatera Barat telah meninjau kondisi DI Koto Kandis. Atas instruksi gubernur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan perbaikan sementara pada bagian kepala banda. “Informasi dari Dinas PUTR menyebutkan DI Koto Kandis sudah masuk prioritas provinsi dan diusulkan ke pusat melalui aplikasi SIPURI tahun 2026. Saat ini menunggu persetujuan Kementerian PUPR,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati juga melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR di Jakarta dan tindak lanjut program tersebut direncanakan pada 2026.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan 39 DI kewenangan kabupaten ke Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut, 10 daerah irigasi telah disetujui untuk ditangani pada 2025, antara lain DI Lubuak Aguang Kambang di Lengayang, Sungai Batu Panjang di Pancung Soal, Sungai Barameh Ampuan di IV Jurai, Koto Nan IV di Batang Kapas, Lumpo II di IV Jurai, serta Lagan Gadang Hilie di Linggo Sari Baganti. Penanganan akan dilakukan oleh BWS V Sumatera Barat.
Hendro menambahkan, pemerintah daerah juga memanfaatkan peluang program ketahanan pangan nasional. Dari usulan 15.376,09 hektar, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi 10.863 hektar berupa pembangunan irigasi tersier, jaringan air tanah dangkal, dan dam parit yang tersebar di sejumlah kecamatan. Khusus Kecamatan Lengayang dialokasikan 1.257,61 hektar.
Selain infrastruktur, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga diberikan untuk 55 unit brigade pangan yang sudah terbentuk.
Hendro berharap upaya tersebut dapat memperkuat produksi pertanian daerah. “Kami berharap program ini mampu mendukung pencapaian swasembada pangan di Pesisir Selatan,” ujarnya.*
