Bayu yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universita Negeri Jember (Unej) itu mengatakan undang-undang tersebut masuk dalam bagian top five undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi.
Sementara Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Nur Syarifah mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap beberapa isu pada revisi UU Sisdiknas antara lain kesetaraan antara politeknik dan universitas, mekanisme pendanaan pendidikan tinggi yang berkeadilan, konsistensi kurikulum, dan tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif.
“Kami memberikan masukan agar alokasi pendanaan pendidikan minimal 20 persen dari APBN dapat diatur secara lebih jelas dalam RUU Sisdiknas. Pengaturan itu penting agar pendanaan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan," katanya.
Selain pendanaan, Kemdiktisaintek juga menyoroti pentingnya konsistensi kurikulum agar tidak berubah terlalu sering dalam waktu singkat, serta perlunya penguatan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif terhadap dinamika global.
"Kami menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap peran perguruan tinggi swasta (PTS) dalam sistem pendidikan nasional. Kesetaraan antara PTN dan PTS harus menjadi bagian dari semangat RUU Sisdiknas," ujarnya.
Menurutnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterlibatan dan dukungan nyata dalam memajukan PTS, serta satuan pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk belajar.
"Untuk itu, isu kekerasan perlu diatur secara tegas, bahkan diusulkan menjadi satu bab tersendiri dalam RUU Sisdiknas," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas
