Padang Panjang (ANTARA) - Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mengatakan meskipun secara kelembagaan dalam pengawasan Pemilu di Kota Padang Panjang, Bawaslu sudah bekerja maksimal dalam memberikan layanan informasi publik, namun masih sangat dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak, agar pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, Bawaslu dapat lebih maksimal.
Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri pada rapat pengelolaan pelayanan data dan informasi publik yang dilaksanakan di kantor Bawaslu, Kamis.
“Secara kelembagaan pelayanan data dan informasi yang dilaksanakan Bawaslu pada Padang Panjang, pada Pemilu sudah cukup baik, itu menurut kami. Namun pada pelaksanaan Pemilu berikutnya tentu kami berupaya untuk lebih maksimal dan baik lagi dalam memberikan pelayanan data dan informasi publik,” sebut Hidayatul Fajri.
Ia menjelaskan, saat ini Bawaslu Padang Panjang, telah selesainya mengikuti penilaian Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat.
“Untuk meningkatkan inovasi pelayanan informasi, agar sosialisasi pengawasan juga lebih maksimal pada Pemilu berikutnya, kami butuh masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk dari kawan-kawan media, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), perguruan tinggi, masyarakat dan lainnya,” jelas dia.
Sementara itu Novi Budiman, dosen prodi politik Islam UIN MY Batusangkar Tanah Datar dalam materi yang disampaikan pada rapat tersebut mengatakan informasi publik yang terbuka dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat harus memiliki pengawasan yang kuat untuk mengawasi kerja-kerja Bawaslu,” ujar Novi Budiman.
Menurut dia, yang terkait dengan Pemilu selalu berhubungan dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), logistik dan lain-lain. 14 Kabupaten Kota di Sumatera Barat, 11 diantaranya mengajukan banding ke MK dan menjadi problem demokrasi.
“Kenapa problem demokrasi ini bisa terjadi? Karena biaya cost politiknya tinggi menyebabkan ini terjadi. Maka menurut saya informasi publik yang terbuka adalah kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Novi Budiman, menyarankan Bawaslu Padang Panjang, melibatkan juga konten kreator dalam menyampaikan informasi data dan sosialisasi pengawasan untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan.
Rapat pengelolaan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Padang Panjang tersebut menghadirkan jurnalis dari berbagai media dan radio, turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.Rinaldi Aulia.
