Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tidak ingin ada satupun pekerja yang tidak terlindungi. Program jaminan sosial tenaga kerja harus menjangkau semua sektor, baik formal maupun informal karena bagian dari visi kota inklusif dan berkeadilan.
Hal itu dikatakan Wakil Walikota Padang Panjang, Allex Saputra, usai mengikuti seksi wawancara penilaian nominator Paritrana Award 2025 untuk kategori Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis.
“Pencapaian ini bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja. Sejumlah langkah konkret Pemkot dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari fasilitasi kepesertaan pekerja rentan, dukungan regulasi, hingga alokasi anggaran untuk iuran tenaga kerja sektor informal seperti buruh harian, tukang ojek, petugas kebersihan, dan lainnya,” ungkap Allex Saputra di dampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Fhandy Ramadhona.
Ia menjelaskan, dari data per 31 Desember 2024, di Padang Panjang, sebanyak 19.654 angkatan kerja dengan kepesertaan aktif sebanyak 15,386 atau sebesar 78% dan dari data yang tersebut masih ada yang belum tercover. Namun untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang non-ASN, seperti honorer Pemda, guru honorer dan aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan termasuk kepesertaan penerima upah, sudah 100 persen.
“Kami tidak hanya berhenti pada regulasi, tapi kami hadir langsung lewat anggaran untuk memastikan mereka benar-benar terlindungi. Penghargaan ini adalah bonus. yang utama, kita ingin pekerja kita hidup lebih tenang, produktif, dan aman dalam menjalani profesinya” ungkap Allex.
Allex Saputra, berharap tahun ini Padang Panjang, meraih juara pertama tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian Paritrana Award 2025.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Fhandy Ramadhona, menyebutkan dengan masuknya kembali Padang Panjang dalam nominasi Paritrana Award, menjadi motivasi bagi seluruh pihak di Padang Panjang, untuk terus memperluas perlindungan dan memperkuat sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan.
“Sejauh ini koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha dan masyarakat, dalam mendukung program jaminan sosial tenaga kerja sangat positif. Kami rutin melakukan sosialisasi dan edukasi ke pelaku UMKM, serta mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di Padang Panjang untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Fhandy.
Paritrana Award merupakan penghargaan bergengsi yang digagas Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK).
Ajang ini diberikan kepada badan usaha, instansi dan Pemerintah Daerah yang menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kota Padang Panjang, salah satu dari lima daerah di Sumbar yang masuk nominasi, antara lain Kabupaten Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Kota Sawahlunto.
