Padang (ANTARA) - Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatra Barat (Sumbar) megikuti webinar bersama Direktorat Jenderel Kekayaan Intelektual secara dalam jaringan dari Padang, pada Kamis (31/7).
Kepala Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha mengatakan webinar itu digelar untuk memperkuat peran Indikasi Geografis dalam melindungi produk buatan para pengrajin.
"Kemenkum Sumbar akan terus mengenalkan Indikasi Gegorafis kepada para pengrajin di Sumbar agar produk mereka terlindungi," kata Alpius di Padang.
Ia mengatakan pemahaman mendalam mengenai perlindungan Indikasi Geografis (IG) amat penting karena bisa menguatkan daya saing produk kerajinan lokal di pasar global.
Meurutnya Sumbar juga memiliki potensi besar dalam hal kerajinan yang khas dan memiliki keterikatan erat dengan wilayah geografisnya, sehingga dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
"Indikasi Geografis adalah bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya menjaga keaslian produk, namun juga meningkatkan nilai tambah secara ekonomi," jelasnya.
Alpius berharap webinar yang dilaksanakan oleh DJKI dapat menambah wawasan Penyuluh Hukum milik Kemenkum Sumbar sehingga bisa berkontribusi dalam pemajuan Indikasi Geografis.
Penuluh nantinya dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis bagi produk unggulan daerah.
Ia menyatakan bahwa Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk melindungi kekayaan intelektual, meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta mendukung penguatan ekonomi kreatif dan budaya lokal yang berdaya saing.
Pada bagian lain, dalam webinar itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI mengangkat tajuk “Dari Tangan Pengrajin untuk Dunia: Indikasi Geografis sebagai Penguat Daya Saing Kerajinan Indonesia”.
Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan DJKI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pengrajin, terhadap perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.
Dalam webinar DJKI menghadirkan berbagai narasumber yang berasal dari praktisi kekayaan intelektual, akademisi, serta pelaku usaha yang mumpuni di bidangnya.
