Lubuk Sikaping (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat mengembalikan sekitar Rp965 juta, sisa dana hibah pelaksanaan Pilkada ke kas daerah Pemkab setempat.
Penyerahan secara simbolis dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Pasaman bersama Bupati Welly Suhery diruang kerjanya Kantor Bupati Pasaman, Senin.
Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita mengatakan langkah ini merupakan sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah.
"Pertemuan ini, secara simbolis bahwa Bawaslu secara resmi mengembalikan sisa dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp965.900.617,-," terang Rini Juita.
Rini Juita mengatakan sisa dana hibah pelaksanaan Pilkada Pasaman 2024 itu telah disetorkan ke kas daerah.
"Ini menjadi simbol akuntabilitas atas pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan selama dua tahun terakhir," tegas Rini.
Rini Juita menjelaskan bahwa pengembalian dana dilakukan setelah seluruh tahapan Pilkada dan PSU rampung serta dilakukan evaluasi terhadap serapan anggaran.
"Kami berkomitmen untuk selalu transparan dalam pengelolaan anggaran negara. Setelah seluruh kegiatan selesai, masih terdapat sisa dana hibah yang tidak terpakai, sehingga kami kembalikan ke kas daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik," jelas Rini lagi.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman, Welly Suhery menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengelolaan anggaran yang baik oleh Bawaslu setempat.
"Ini menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada kegiatan yang didanai oleh APBD. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bawaslu Pasaman dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu sekaligus menjaga integritas keuangan publik, " ungkap Welly Suhery.
Bupati berharap pengembalian sisa dana hibah ini tidak hanya menjadi bukti nyata dari tata kelola anggaran yang baik.
"Kemudian juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu dan pemerintahan daerah," katanya.
Welly menilai langkah ini menjadi momentum penting dalam membangun demokrasi yang tidak hanya sehat secara prosedural, tetapi juga bersih, efisien, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.
