Bukittinggi (ANTARA) - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menanggapi permasalahan penerimaan pelajar baru di daerahnya yang saat ini menjadi topik hangat di Sumatera Barat karena warga yang menggembok salah satu SMA.
"Sistem penerimaan pelajar ini terpusat dari kementerian, pemerintah daerah baik Wali Kota dan Gubernur tidak punya kewenangan. Sudah pasti itu dan tidak bisa dipaksakan," kata Ramlan di Bukittinggi, Selasa (15/7).
Ia mengungkap penerimaan siswa baru melalui sistem terpadu online tidak memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut campur.
"Ini tahun pertama pendaftaran melalui sistem yang dikelola kementerian pendidikan bagian dasar dan menengah, sebelumnya mungkin bisa dimasukkan. Kini tidak lagi. Ada 200 data yang terkunci," kata Ramlan.
Ia berjanji segera memberikan solusi kepada ratusan anak warga Kota Bukittinggi yang terdata belum diterima di SMA manapun.
"Langkah segera disusun agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Salah satunya SMA 4 masih bisa menerima. Jika terhalang kondisi jarak, Pemko siap membantu melalui Program Transportasi Gratis Pelajar," kata Wako.
Terkait adanya peristiwa penggembokan SMA 5 yang hingga kini masih terkunci, Ramlan menyatakan pihaknya segera berkomunikasi dengan warga dan tokoh adat.
"Kami bersama DPRD akan bicarakan dengan ninik mamak (tokoh adat) dan parik paga. Nanti apa langkah-langkahnya," katanya.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA sudah pernah diminta untuk dikelola sendiri oleh Pemko namun belum bisa dilaksanakan.
"Kondisinya Undang-Undang yang menyerahkan kewenangan ke Pemerintah Provinsi, saya sudah pernah protes agar bisa Pemko mengelola sendiri," kata Ramlan.
Sebelumnya di Senin (14/7), pintu SMA 5 di Garegeh digembok paksa warga karena pelajar dari daerah setempat tidak diluluskan.
Ratusan warga bersama parik paga dan tokoh adat juga telah beraudiensi dengan DPRD setempat dan tetap meminta sebanyak 177 pelajar untuk diterima bersekolah di SMA Bukittinggi.
" Jika tidak ada solusi anak kemenakan kami diterima bersekolah, kami akan menggembok seluruh SMA di Bukittinggi ini," kata salah seorang tokoh adat, Taufik Datuak Nan Laweh.
