Pemerintah Tetap Bekukan Karapan Sapi Piala Presiden

Pamekasan, (Antara) - Pemerintah hingga kini tetap membekukan pelaksanaan karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI di Pulau Madura, Jawa Timur, karena sebagian pemilik sapi karapan tetap menggunakan pola kekerasan. "Sampai saat ini belum ada keputusan terbaru dari pemerintah pusat, terkait pelaksanaan karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI kali ini," kata Kepala Bakorwil IV Pamekasan Eddy Santoso, Sabtu. Para pemilik sapi karapan di Pulau Madura, kata dia, tetap menginginkan agar karapan sapi tetap digelar. Selain karena memang biasa digelar setiap tahun dan telah menjadi tradisi, mereka juga ingin tetap melestarikan budaya itu. Eddy menjelaskan pihaknya sebenarnya telah menyampaikan keinginan para pemilik sapi karapan tersebut kepada pemerintah pusat melalui gubernur Jawa Timur, namun hingga kini belum ada tanggapan. "Karenanya, karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI tetap dibekukan hingga ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah," kata Eddy Susanto menjelaskan. Para pemilik sapi karapan sendiri, tidak mau menghapus praktik kekerasan dengan alasan karena membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk melatih sapi. Gagasan menghapus karapan sapi dengan praktik kekerasan itu atas usulan para pemerhati hewan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Pulau Madura. Mereka menilai praktik kekerasan yang digelar para pemilik sapi karapan melanggar aturan, baik hukum agama maupun hukum positif. Tidak hanya itu, praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi ini, juga bisa merusak citra Indonesia di mata dunia, apalagi mengatasnamakan Presiden RI. Sebelumnya, kalangan partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Madura mendukung kebijakan pemerintah membekukan Piala Bergilir Presiden RI kali ini, sebelum praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi dihapus. "Islam melarang praktik penyiksaan pada hewan. Makanya secara kelembagaan, maupun secara pribadi kami mendukung kebijakan pemerintah membekukan pelaksanaan karapan sapi yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI ini," kata juru bicara PPP Pamekasan, Halili. Ia berharap pelaksanaan karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI itu tetap tidak digelar selama masih menggunakan pola kekerasan. "Kecuali para pemilik sapi karapan di Madura ini semuanya sepakat tidak menggunakan praktik kekerasan," kata Halili yang juga Ketua DPRD Pamekasan ini menjelaskan. (*/sun)