Padang (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) Sumatera Barat memperingati HUT organisasi ke-119 tahun dengan menggelar diskusi publik tentang pemilih cerdas untuk menghasilkan pemimpin terbaik dalam Pilkada 2024.
Ketua DPW SI Sumbar, Muclis Mansyur di Padang, Rabu mengatakan secara organisasi, SI bersikap netral, tidak mendukung pasangan calon kepala daerah manapun. Namun, SI merasa memiliki kewajiban untuk ikut mencerdaskan pemilih agar bisa memilih pemimpin terbaik.
"SI memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing. Namun SI juga ingin berkontribusi bagi daerah dengan jalan menciptakan pemilih cerdas sehingga ke depan pemimpin di Sumbar juga adalah pemimpin terbaik," katanya.
Muclis menilai seorang pemilih yang cerdas harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang calon kepala daerah yang akan dipilih, baik karakter maupun rekam jejaknya.
Sebagai organisasi Islam, ia menyebut kriteria dalam agama juga penting menjadi pedoman. Kriteria itu diantaranya siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan kebenaran).
Sementara itu Staf Ahli Gubernur Sumbar, Syaiful Bahri mengapresiasi upaya yang dilakukan SI Sumbar untuk menciptakan pemilih cerdas melalui diskusi publik tersebut.
Menurutnya memberikan bekal untuk generasi muda, termasuk dalam bidang politik adalah tugas bersama. Dengan demikian, generasi muda bisa memilih calon pemimpin yang benar-benar bisa membangun daerah.
Ia menilai dalam zaman digital seperti sekarang, generasi muda yang akrab dengan teknologi memiliki banyak cara untuk bisa mengenal calon kepala daerah lebih dalam seperti melalui jejak digital.
"Jejak digital para calon kepala daerah itu ada. Cari dan cermati sebelum menggunakan hak pilih," katanya.
Diskusi Publik tersebut menghadirkan tiga pembicara diantaranya Kabag Teknis dan Hukum KPU Sumbar, Sutrisno, Sekretaris DPW SI Sumbar yang sekaligu akademisi Unand, Dr Herry Effendi Iskandar, SS dan Dr. Zulfadly dari Ilmu Politik Unand.
Politik uang menjadi pembahasan hangat dalam diskusi publik tersebut. Peserta yang didomisasi oleh mahasiswa sepakat untuk menolak politik uang di dalam kegiatan tersebut.*
