KemenPPPA tekankan kolaborasi guna tingkatkan gizi anak

id gizi anak

KemenPPPA tekankan kolaborasi guna tingkatkan gizi anak

Dokter memeriksa kesehatan anak saat posyandu di Desa Utama, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2024). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wpa. (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak guna meningkatkan pemenuhan gizi anak.

Dalam kegiatan “Peluncuran Kampanye Enough Wahana Visi Indonesia” di Jakarta, Kamis, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pihak swasta, hingga pengusaha guna menggiatkan edukasi dan literasi pemenuhan gizi anak kepada para orang tua.

“Terutama usai berlakunya UU KIA, kami berusaha memastikan berlakunya fase seribu hari pertama kehidupan itu, di mana anak memerlukan ASI eksklusif, minimal sampai enam bulan,” kata Amurwani.

Untuk itu, pihaknya juga telah menggiatkan ketersediaan ruang-ruang laktasi bagi ibu menyusui di berbagai kantor, termasuk swasta guna menyiapkan kecukupan gizi anak.

KemenPPPA juga sudah mengeluarkan imbauan kepada para orang tua agar tidak memberikan susu formula pada fase seribu hari pertama kehidupan karena lebih banyak membawa dampak negatif, mulai dari memastikan kebersihan air, botol susu hingga kadar gula dalam susu.

Sejalan dengan penggiatan tersebut, KemenPPPA juga sudah berkolaborasi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sehingga mereka dengan sukarela kini menurunkan kadar gula, garam, maupun lemak dalam berbagai produk makanan dan minuman masing-masing agar menyesuaikan dengan aturan Kemenkes.

Selain itu, ia menyebutkan pihaknya juga kembali menggiatkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) guna memastikan setiap satuan pendidikan bebas rokok, memiliki kantin sehat, hingga penguatan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

“Kami memperlebar fungsi UKS dengan Kemenkes dan Kemendikbudristek, sehingga UKS tidak lagi untuk anak-anak sakit, tetapi juga mengedukasi kesehatan reproduksi, bersama puskesmas terdekat. Jadi puskesmas juga punya program pelayanan ramah anak,” imbuhnya.

Keberhasilan sekolah mendapatkan predikat Sekolah Ramah Anak nantinya menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan predikat kabupaten atau kota layak anak.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KemenPPPA tekankan kolaborasi semua pihak guna tingkatkan gizi anak