Jaminan kesehatan masyarakat jadi prioritas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

id Bupati Rusma Yul Anwar,berita pesse,berita sumbar,Pemda Pesisir Selatan

Jaminan kesehatan masyarakat jadi prioritas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Painan (ANTARA) - Beberapa waktu belakangan publik sempat dihebohkan seorang ibu tidak bisa membawa bayinya pulang, lantaran tak bisa menebus tagihan rumah sakit.

Orangtua bayi tidak sanggup untuk melunasi, karena tak punya uang, pun tak memiliki jaminan kesehatan, maka, statusnya sebagai pasien umum tentu dengan pembiayaan yang mahal.

Menurut Bupati Rusma Yul Anwar saat dikonfirmasi, Sabtu (11/5) di Painan mengatakan, terkait masyarakat yang tak memiliki jaminan kesehatan, justru menyayangkan hal itu terjadi.

Menurut Bupati Rusma, Pemda Pesisir Selatan justru sangat peduli terhadap sektor kesehatan, dan mestinya kasus-kasus seperti diatas tidak lagi terjadi.

"Bahkan setiap tahun alokasi anggaran dan kepesertaan BPJS kita terus meningkat" jelasnya.

Sebutnya lagi target kepesertaan tahun 2024 menjadi 98 %.

"Tentu kita tak menyalahkan masyarakat, mengapa tak mengurus BPJS, tetapi kita mendorong pemerintahan secara berjenjang terutama warganya yang tidak mampu agar mengurus BPJS, gratis" katanya.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Intan Novia Fatma Nanda, juga mendorong agar program jaminan kesehatan di Pesisir Selatan terus meningkat.

"Ada peningkatan kepesertaan dan anggaran yang digelontorkan untuk program jaminan kesehatan ini" sebut Intan, saat mendampingi tim penelitian Unand, Jumat, 10/5.

Urainya, tahun 2021 dengan anggaran Rp10,8 miliar hanya mampu menjangkau 75,5% penduduk. Grafik terus menanjak, 2022, mampu menjangkau 78,22 ?ngan anggaran Rp11,8 miliar, lalu pada tahun 2023 anggaran meningkat lebih dari 100% menjadi sebesar Rp25,5 miliar dan mampu menjangkau 86,16 % penduduk.

"Pada tahun 2024 Pemda mengalokasikan anggaran Rp35 miliar dan diharapkan dapat menjangkau 86,39% penduduk" sebutnya.

Menurut Intan, jumlah kepesertaaan tersebut adalah gabungan JKN PBPU dan BP Pemda Pessel.

"Artinya, hanya 13, 61 % yang belum punya jaminan kesehatan, baik JKN maupun Jaminan daerah" urainya.

Yang jelas, menurut Intan, Universal Health Coverege (UHC) Kabupaten Pessel 3 tahun terakhir terus meningkat.

UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

"Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau" tutup Intan.

Pada tahun 2024 ini, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 524.608 jiwa, yang sudah menjadi peserta jaminan kesehatan 453.224.