Kementerian PANRB beri nilai BB untuk reformasi birokrasi Sumbar

Padang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan predikat sangat baik (kategori BB) untuk Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Selasa, mengungkapkan hasil evaluasi RB Pemprov Sumbar pada 2023 mendapat nilai 76,25 atau berada dalam kategori BB dengan predikat sangat baik dari Kementerian PANRB.

Capaian itu lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 69,78 atau berada dalam kategori B dengan predikat baik.

"Hasil evaluasi RB Pemprov Sumbar tahun ini meningkat 6,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 70,01," katanya.

Menurut Gubernur, peningkatan capaian tersebut merupakan bukti bahwa pembenahan kualitas kinerja dan layanan yang dilakukannya bersama jajaran telah berjalan baik.

"Capaian ini sekaligus membuktikan bahwa pembenahan yang kita lakukan telah berjalan efektif," katanya.

Ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar yang telah bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Terimakasih kepada seluruh ASN. Namun kita jangan lekas berpuas diri, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Fitriati mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dan catatan Kementerian PANRB dalam hasil evaluasi RB Tahun 2023 melalui Rencana Aksi RB General dan RB Tematik tahun 2024.

"Mengingat RB ini penting, maka untuk mengawal pengimplementasiannya, pada pertengahan Februari ini kita akan menggelar bimbingan teknis terkait penyusunan rencana aksi RB General dan Tematik di Sumbar dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian PANRB," katanya.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB juga melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih menfokuskan pengukuran pada indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.