Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengingatkan bahwa pesan utama dari pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan bukan hanya sekadar fisik gedung yang megah.
"MPP ini kan gedung, tapi sebenarnya rohnya, spiritnya adalah pengintegrasian layanan, maka harus benar-benar terlihat perbedaan. Dampaknya rakyat menjadi lebih cepat, mudah, lebih murah, dan transparan saat mengurus pelayanan publik," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan Anas saat meresmikan MPP Ke-207 di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Selain itu, Anas juga mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan ruang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di satu tempat.
Ia mengajak Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Perbaikan ekosistem pelayanan publik yang terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services, dan electronic services.
Anas menegaskan pemerintah sebagai penyedia layanan harus menyiapkan langkah ke depan dengan menyediakan layanan berbasis digital, selain direct service yang telah ada.
"Mudah-mudahan di Ngawi ini jadi model bagi teman-teman di sekitar Ngawi sehingga nanti akan memberikan pelayanan yang berdampak dan kalau disurvei masyarakatnya akan meningkatkan kepuasannya," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun R. Heru Wahono Santoso menyampaikan peresmian MPP di Ngawi merupakan wujud komitmen yang tinggi untuk menyediakan layanan yang prima bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan semua kabupaten/kota di wilayahnya untuk segara memiliki MPP atau MPP Digital.
"Ekspektasi masyarakat pada layanan birokrasi semakin tinggi, maka sebagai birokrat kita harus bisa meningkatkan layanan sesuai ekspektasi tersebut. Layanan tidak hanya harus cepat tapi juga transparan, murah, mudah, dan tidak berbelit-belit," tambah Heru.
Saat ini telah terdapat 207 MPP dan 23 MPP Digital yang telah tersebar di seluruh Indonesia.
Di Provinsi Jawa Timur telah dibangun sebanyak 30 MPP, termasuk di dalamnya MPP Kabupaten Ngawi yang hari ini diresmikan.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan MPP Kabupaten Ngawi sudah melakukan soft launching dan mulai beroperasi pada 11 Desember 2023.
Pada awalnya MPP ini baru menyediakan 60 jenis layanan dari 20 instansi.
"Kami berkomitmen untuk menambah layanan dan dengan kolaborasi dari berbagai instansi, saat ini masyarakat di Ngawi bisa mengakses 152 layanan dari 39 instansi pemerintah," jelas Ony.
Selain memberikan pelayanan yang beragam, MPP Kabupaten Ngawi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, pojok baca digital, pojok bermain anak, ruang pengaduan, akses yang baik bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya.
Pada gedung MPP ini juga tersedia co-working space yang dapat dimanfaatkan masyarakat, kafe, serta sentra UMKM dari berbagai penjuru Kabupaten Ngawi.
"Yang spesial dan membedakan antara MPP Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan MPP lainnya yang telah diresmikan adalah ini baru pertama kalinya di Indonesia seluruh pelayanan BPJS Kesehatan telah dipindahkan dan ditempatkan seluruhnya di MPP. Jadi, harapannya ini bisa maksimal memberikan layanan," tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Ngawi juga menggenjot layanan dan kinerja pemerintahannya lewat transformasi digital.
Menurutnya, Pemkab Ngawi melakukan pemangkasan proses bisnis dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak ada lagi satu inovasi satu aplikasi.
"Kami telah memangkas 180 aplikasi menjadi sekitar 60 aplikasi saja. Target kami untuk menginteroperabilitaskan semakin banyak lagi supaya jauh lebih ringkas dan memudahkan masyarakat mengakses layanan berbasis digital," pungkas dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PANRB: Roh MPP adalah pengintegrasian layanan publik
