91 persen warga Sumatera Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS

id JKN-KIS Sumatera Barat,jaminan kesehatan nasional,pelayanan kesehatan.

91 persen warga Sumatera Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS

Kepala BPJS Cabang Padang, Yessy Rahimi. (ANTARA/Miko Elfisha)

Padang (ANTARA) - Sebanyak 91 persen warga Provinsi Sumatera Barat sudah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang Yessy Rahimi di Padang, Jumat, menyampaikan bahwa hingga 1 September 2023 sebanyak 5.161.954 orang atau 91,12 persen dari total 5.664.988 penduduk Provinsi Sumatera Barat sudah terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS.

Meskipun sudah tergolong tinggi, Yessy mengatakan, persentase penduduk Sumatera Barat yang sudah terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS masih berada di bawah angka rata-rata nasional cakupan program jaminan kesehatan.

"Saat ini cakupan kepesertaan JKN-KIS secara nasional sudah mencapai 94,64 persen," katanya, menambahkan, penduduk Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS lebih dari 262 juta orang.

Menurut dia, BPJS Kesehatan berupaya meningkatkan cakupan Program JKN-KIS sampai mencapai target cakupan minimal 98 persen penduduk pada 2024.

Ia menyampaikan bahwa Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi atau PESIAR dijalankan di tingkat desa/nagari guna meningkatkan cakupan Program JKN-KIS di Sumatera Barat.

"Kita petakan masyarakat di desa atau nagari, kita sisir yang belum menjadi peserta. Kalau masyarakat kurang mampu kita sampaikan datanya ke Dinas Sosial setempat untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kalau merupakan masyarakat mampu kita advokasi agar menjadi peserta non-PBI," ia menjelaskan.

Yessy mengatakan bahwa BPJS Kesehatan juga terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta Program JKN-KIS, antara lain dengan menyediakan aplikasi JKN Mobile untuk memudahkan peserta program mengakses informasi dan pelayanan.

"Kita berharap upaya dan inovasi ini bisa meningkatkan cakupan kepesertaan di Sumbar sesuai target pada 2024," katanya.