Pemkab Pesisir Selatan antisipasi premanisme di Pantai Carocok Painan

id Carocok Painan,Rusma Yul Anwar,pessel

Pemkab Pesisir Selatan antisipasi premanisme di Pantai Carocok Painan

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. (ANTARA/HO-Pemkab Pesisir Selatan)

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengantisipasi tindakan premanisme dan pemalakan di destinasi unggulan Pantai Carocok, Painan, dengan sejumlah langkah.

"Kita berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengantisipasi tindakan premanisme dan pemalakan untuk mengembalikan citra Pantai Carocok Painan sebagai destinasi yang nyaman dikunjungi," kata Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan, Selasa.

Dengan dukungan dari penegak hukum, ia mengharapkan tidak ada lagi oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan tindakan yang mencoreng citra pariwisata seperti pemalakan, calo tiket, hingga permainan tarif parkir.

Langkah antisipasi lain yang diambil pemkab, menurut bupati, adalah dengan mengatur alur pengunjung wisata pada satu pintu melalui jembatan khusus, sehingga masuk dan keluar pengunjung lebih terpantau dan nyaman, sekaligus menertibkan pola pengambilan tiket masuk.

Ia menyebut peletakan batu pertama pembangunan jembatan wisata Carocok Painan itu telah dilakukan dan ditargetkan selesai pada 2024.

Kepala Dinas PUPR Pesisir Selatan Devitra Samsu Radini mengatakan kegiatan pembangunan jembatan di Pantai Carocok tersebut dikerjakan dengan anggaran Dinas PUPR Tahun 2023 melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan dana sebesar Rp7,50 miliar.

Pekerjaan itu direncanakan dalam dua tahun anggaran secara bertahap yaitu tahun 2023 untuk bangunan bawah jembatan dengan anggaran Rp2,30 miliar dan sisanya tahun 2024 untuk bangunan atas.

"Jembatan ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan akses untuk disabilitas dengan dilengkapi spot-spot foto yang menarik dengan hastag Pasisia Rancak," katanya.

Ia mengatakan bangunan tersebut adalah fasilitas pendukung aksesibilitas masuk dan keluar area wisata Carocok Painan yang akan mengatur alur pengunjung wisata agar teratur dan nyaman, sekaligus menertibkan pola pengambilan tiket masuk.

"Dengan demikian kebocoran dari pemasukan tiket bisa diminimalkan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya.