Staf Presiden: Pemerintah siapkan kebijakan hadapi bonus demografi

Padang (ANTARA) - Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan Pemerintah sedang menyiapkan berbagai langkah atau kebijakan strategis untuk menghadapi bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2032.

"Dengan kondisi dan situasi bonus demografi beberapa tahun ke depan atau sedang dan akan kita alami, negara harus menyiapkan langkah-langkah terbaik," kata Arif dalam lokakarya "Peran dan Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi Generasi Muda" di Universitas Andalas (Unand), Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Berdasarkan data dan proyeksi penduduk yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tahun 2025-20950, jumlah penduduk Indonesia diprediksi berkisar 300 juta jiwa.

"Yang menarik ialah sekitar tahun 2032 atau sembilan tahun yang akan datang jumlah penduduk Indonesia yakni 300 juta jiwa," kata Arif.

Jika dibandingkan dengan tahun 1998, maka terdapat kenaikan 100 juta jiwa penduduk Indonesia. Menariknya lagi, tambahnya, data demografi menunjukkan sebagian besar merupakan usia produktif yakni rentang usia 15 sampai 60 tahun.

Arief, yang juga Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tersebut, mengatakan bahwa dalam konteks usia produktif Indonesia mengalami bonus demografi sekitar 18 tahun terhitung dari sekarang.

Setelah itu, lanjutnya, Indonesia akan memasuki aging population, yakni jumlah penduduk Indonesia lebih banyak atau didominasi oleh usia tua dibandingkan usia produktif.

Untuk mewujudkan atau mendapatkan hasil positif dari bonus demografi tersebut, kata Arif, maka stabilitas sosial dan politik negara harus terjaga dengan baik. Sebab, situasi yang damai menjadi hal paling utama terkait pembangunan.

"Jadi, prasyarat utama dalam kerangka membangun kehidupan ialah suasana yang damai," ujarnya.