Padang (ANTARA) - Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) mengemukakan Indonesia harus menjadi poros maritim dunia lokasinya yang strategis dan menjadi jalur perdagangan dunia.
"Ekonomi dunia itu 60 persen bergerak melalui laut dan 40 persen di antaranya melalui Indonesia, karena itu Indonesia harus bisa mengambil manfaat jangan hanya dilewati," kata Sekretaris Jenderal Wantanas Laksdya TNI Harjo Susmorodi Padang, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu pada kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) dengan tema Strategi Keamanan Nasional Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia.
Menurutnya karena lokasi Indonesia yang strategis harus ikut ambil bagian dari jalur ekonomi dunia dan tidak boleh tinggal diam saja.
Ia menilai dari sisi geografis Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi poros maritim dunia karena memiliki total luas wilayah Indonesia 8,3 juta kilometer per segi, luas perairan yurisdiksi nasional mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan 17.504 pulau.
Kemudian Indonesia memiliki perairan pedalaman dan teritorial 3,4 juta kilometer per segi, ZEE3 juta kilometer per segi dengan panjang garis pantai 108 ribu kilometer.
"Indonesia berada di posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia," kata dia.
Secara luas wilayah juga ia memberikan perumpamaan di Eropa membentang Irlandia sampai Ukraina, Norwegia sampai Italia ada 33 negara.
Di Eropa negara seluas Indonesia dipimpin 33 kepala negara dengan perangkat, sedangkan di Indonesia hanya satu kepala negara, katanya.
Dari sisi jumlah penduduk, ia menyebutkan saat ini sudah mencapai 278 juta jiwa dan yang bergerak atau berprofesi di bidang maritim sebanyak 1,68 juta orang.
Pada sisi lain Harjo menyampaikan pada pembukaan Munas Maritim I pada 1963 Bung Karno berpesan agar Indonesia harus menjadi bangsa samudra.
"Bung Karno menyampaikan kita ini dulu bangsa pelaut, bangsa Indonesia tidak bisa menjadi negara kuat jika tidak menguasai samudra, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim," katanya.
Artinya lanjut dia laut memiliki makna sebagai media pemersatu bangsa, sarana perhubungan, penyedia sumber daya alam hingga media pertahanan dan keamanan.
Ia menambahkan potensi penerimaan negara dari sektor kemaritiman mencapai Rp3.950 triliun namun baru terealisasi Rp290 triliun.
