Padang (ANTARA) - Program Studi (Prodi) D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar kuliah umum untuk menambah wawasan pada mahasiswa soal menggali potensi yang ada di desa terutama di kawasan hutan.
Kuliah Umum tersebut digelar secara virtual di Padang, Sabtu dengan menghadirkan sejumlah unsur pentahelix yakni Wakil Gubernur Sumbar, Kepala BKSDA Sumbar dan Pelopor Lingkungan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat tingkat Nasional.
Ketua Jurusan Pariwisata UNP Trisna Putra, M.Sc, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menggali seperti apa kebijakan pemerintah dan unsur pentahelix lainnya dalam menggali potensi desa khususnya di kawasan hutan.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan cara pandang yang berbeda tentang potensi desa agar generasi muda dapat berkarya di desa, khususnya di Sumbar," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan materi kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa atau nagari.
Ia menyampaikan saat ini pemerintah sudah memberikan dana desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa sesuai kewenangan pemerintah, dan saat ini sudah banyak desa yang mampu keluar dari desa tertinggal dan keterpurukan ekonomi.
“Program-program nasional yang sebelumnya seperti bantuan stunting, desa wisata dan lainnya dialihkan dalam rangka penanganan COVID-19. Namun potensi desa harus segera berdaya kembali seperti melalui Bumdes,” ujar dia.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP Dr Yuliana mengapresiasi narasumber yang sudah bersedia memberikan ilmu kepada peserta kuliah umum.
“Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari program MBKM yaitu pelaksanaan proyek di desa, dan saat ini Mahasiswa UNP baru melakukan kegiatan KKN di desa," ucapnya.
Tentunya, lanjutnya mahasiswa Pariwisata juga memiliki relevansi ilmu yang terkait dengan proyek di desa, terutama di desa asal mahasiswa tersebut.
Selain itu, narasumber yang dihadirkan juga merupakan pengambil keputusan pada level provinsi dan para pakar lingkungan dan pembangunan desa.
