Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, setelah beberapa tahun terakhir juga meraih predikat serupa. Itu merupakan WTP ketujuh yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan.
Opini dengan predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan itu disampaikan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi, Jumat (7/5).
Selain Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Ketua DPRD setempat, Aprial Habas, pada kesempatan itu juga hadir Pj. Sekda, Emirda Ziswati, Plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten III, Hamdi, serta sejumlah pejabat daerah setempat.
"Kami bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selalu mendapat opini WTP, termasuk tahun ini," kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di Painan, Jumat (7/5).
Kedepan Bupati berharap tidak ada lagi catatan dari BPK, dan pihaknya memerintahkan BPKD dan perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Bupati juga menyampaikan terima kasih, sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. "Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.
"Berhasilnya Pesisir Selatan meraih WTP berturut-turut, menunjukan bahwa pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan," katanya.
Menurut Yusnadewi, perolehan opini WTP, merupakan capaian minimal, tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.
"Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habas mengaku bangga atas capaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja makin giat lagi kedepan.
"Predikat WTP mesti dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif, maupun di legislatif agar bekerja lebih baik lagi, paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan selurus-lurusnya," sebutnya
Berita Terkait
O2SN 2024 resmi ditabuh, Sabar AS: jaga sportifitas, ukir prestasi
Senin, 6 Mei 2024 15:47 Wib
Persaja Pasaman Barat lakukan pemeriksaan kesehatan ke keluarga beresiko stunting
Senin, 6 Mei 2024 15:45 Wib
Kemenag Sumbar simulasikan pelayanan haji one stop service
Senin, 6 Mei 2024 15:04 Wib
Kemenag ingatkan masyarakat tidak tertipu tawaran keberangkatan haji
Senin, 6 Mei 2024 15:03 Wib
Upaya peningkatan produksi ikan nila nasional
Senin, 6 Mei 2024 13:16 Wib
Nilai ekspor batu bara Jambi anjlok
Senin, 6 Mei 2024 13:13 Wib
Peluncuran pendidikan dokter spesialis berbasis RS Pendidikan
Senin, 6 Mei 2024 13:03 Wib
Pendangkalan pelabuhan Muaro Anai
Senin, 6 Mei 2024 13:00 Wib