Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat mengagendakan rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tentang perjalanan luar negeri dan pengelolaan BUMD.
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di Padang, Kamis mengatakan pihaknya telah melakukan rapat pimpinan diperluas untuk menanggapi usulan penggunaan hak istimewa DPRD untuk bertanya kepada gubernur.
“Kita sudah rapat dan akan kita agendakan rapat bamus dalam waktu dekat. Proses ini terus berjalan,” kata dia.
Ia mengatakan pihak DPRD Sumbar melalui Sekretariat Dewan juga sudah melakukan verifikasi terhadap berkas yang diberikan pengusul hak interpelasi tersebut.
“Dalam rapat pimpinan yang diperluas tersebut kawan-kawan telah sepakat dan akan dilakukan rapat bamus,” kata dia.
Sebelumnya sebanyak tiga Fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.
"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .
Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat
Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.
Usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.
Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar
Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD.
Berita Terkait
Bupati Eka Putra bersama DPRD Datangi Dirjen Toponimi dan Batas Wilayah
Selasa, 7 Mei 2024 12:07 Wib
KPU Pasaman Barat tetapkan 40 orang anggota DPRD terpilih Pemilu 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 16:18 Wib
KPU Bukittinggi tetapkan 25 Anggota DPRD terpilih Pileg 2024
Jumat, 3 Mei 2024 15:56 Wib
Delapan partai politik tidak dapat kursi di DPRD Agam
Kamis, 2 Mei 2024 22:35 Wib
KPU Agam tetapkan 45 calon terpilih anggota DPRD setempat
Kamis, 2 Mei 2024 19:52 Wib
DPRD Agam berikan 51 rekomendasi-catatan terhadap LKPJ bupati 2023
Senin, 29 April 2024 15:48 Wib
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Kemenkumham Sumbar-DPRD Dharmasraya kerjasama naskah akademik ranperda
Rabu, 24 April 2024 15:32 Wib