Padang (ANTARA) - KPU Sumatera Barat menilai baliho sosialisasi bakal calon kepala daerah yang sudah mulai banyak bertebaran pada 19 kabupaten dan kota di daerah itu sebagai sebuah upaya komunikasi dan itu sah-sah saja.
"Ketika KPU menetapkan jadwal Pemilihan pada 23 September 2020, maka tahapan Pilkada memang sudah dimulai. Jadi wajar saja jika partai politik dan calon bersosialisasi pada masyarakat," kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang, Sabtu.
Menurutnya, proses hingga pendaftaran calon kepala daerah di KPU pada Juni 2020 masih cukup panjang. Waktu itu tentu digunakan partai atau calon untuk melakukan persiapan, konsolidasi hingga komunikasi politik.
Ia menilai hal itu lumrah terjadi dan merupakan cara yang baik dan sama sekali tidak melanggar aturan.
Aturan Pilkada baik untuk sosialisasi maupun kampanye baru akan mengikat jika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.
Saat ini hampir seluruh bakal calon yang disebut-sebut berpeluang maju sebagai calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumbar telah mulai "tebar pesona" melalui baliho di titik-titik strategis.
Sebagian dengan jelas mencantumkan sebagai calon gubernur, atau calon bupati/wali kota. Namun sebagian baru mengapungkan nama dan tagline yang relatif mudah diingat masyarakat.
Nama-nama yang mulai mengapung untuk Pemilihan Gubernur Sumbar diantaranya Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Politikus Demokrat Mulyadi, Wakil Gubernur menjabat Nasrul Abit, Kapolda Sumbar menjabat Fakhrizal, mantan bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan tokoh muda Faldo Maldini.
KPU Sumbar : baliho sosialisasi calon sah-sah saja
Ketua KPU Sumbar Amnasmen (ANTARA/Miko Elfisha)
