Padang (ANTARA) - Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menyebut pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah di Tanah Air menjadi pengingat pentingnya profesionalisme penyelenggara pesta demokrasi.
"Pelajaran penting dari PSU hasil Pilkada 2024 ialah pentingnya profesionalitas penyelenggara," kata pakar politik dari Unand Prof Asrinaldi di Padang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Prof Asrinaldi setelah KPU menggelar PSU di delapan kabupaten dan kota yakni Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Serang Provinsi Banten, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumbar.
Berikutnya Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
Penulis buku berjudul Politik Masyarakat Miskin Kota tersebut mengatakan profesionalitas penyelenggara berkaitan erat dengan kualitas dari penyelenggara Pilkada. Seleksi ketat dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun menjadi hal mutlak yang harus dilakukan demi mendapatkan penyelenggara yang berintegritas.
Asrinaldi mengatakan para anggota atau komisioner KPU yang tidak cakap atau kompeten akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan. Sebab, ia tidak mahir dari segi kepemimpinan, pengetahuan bahkan ketika menghadapi tekanan.
"Jadi, ini penting sekali jangan sampai proses seleksi itu terafiliasi atau karena ada kedekatan dengan kelompok tertentu," ujarnya.
Ia mencontohkan kasus Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi pada 2021 karena terbukti dwi kewarganegaraan.
Kemudian, kasus Anggit Kurniawan Nasution yang merupakan calon Wakil Bupati Pasaman, Provinsi Sumbar yang juga didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.
Dari dua kasus itu, lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut mengingatkan sudah seharusnya pihak terkait lebih hati-hati dalam menyeleksi calon penyelenggara pesta demokrasi. Sebab, jika tidak maka kasus serupa bisa kembali terulang di Pilkada selanjutnya.
