Prajurit TNI jadi guru di perbatasan

id TNI mengajar,TNI jadi guru,Kemendikbud,Indonesia kekurangan guru,guru perbatasan

Prajurit TNI jadi guru di perbatasan

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr Supriano dan Asisten Teritorial KASAD Mayjen Bakti Agus Fadjari di Padang, Selasa. (ANTARA/Indriani)

Padang (ANTARA) - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan keberadaan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di daerah perbatasan bukan untuk menggantikan guru melainkan mengisi kekurangan guru.

"Masalah utama pendidikan yang ada di daerah perbatasan adalah kekurangan guru, banyak guru yang enggan mengajar karena memang medannya berat dan juga jauh dari keluarga. Maka dalam hal ini prajurit TNI mengisi kekurangan guru di sekolah yang ada di perbatasan, hingga guru penggantinya ada di sekolah," ujar Supriano usai membuka bimbingan teknis penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran bagi prajurit TNI di Batalyon 133/Yudha Sakti Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Secara keilmuan para prajurit TNI tersebut sudah memilikinya karena merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun yang belum adalah bagaimana cara pengajaran yang baik.

Para prajurit TNI tersebut dapat memberikan materi bagi siswa di perbatasan yang mengalami kekurangan guru, seperti bela negara, membaca dan berhitung, pendidikan karakter, dan olahraga.

"Ini merupakan bagian dari Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberikan layanan pendidikan pada anak-anak di daerah pinggiran," jelas dia.

Sebelumnya, Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD sudah mengirimkan sebanyak 900 prajurit di Malinau dan Nunukan pada Maret 2019. Dari hasil evaluasi, diketahui dengan dilibatkannya TNI dalam proses pembelajaran di perbatasan maka interaksi dengan masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat yang awalnya takut dengan tentara, namun sekarang jauh lebih dekat secara emosional.

Supriano menambahkan saat ini, Indonesia mengalami kekurangan setidaknya 700.000 ribu guru. Hal itu dikarenakan adanya moratorium penerimaan guru, padahal setiap tahun ada guru yang pensiun.

"Tahun lalu sudah buka penerimaan guru sekitar 66.000 guru, kemudian ada lagi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 34.000 guru. Jadi kekurangannya sekitar 100.000 guru. Kalau setiap tahun ada pengangkatan sedikitnya 100.000 guru, maka dalam waktu dekat masalah kekurangan guru bisa teratasi," terang Supriano.

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari mengatakan pelibatan TNI dalam proses belajar-mengajar di kelas merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di perbatasan.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan tanggung jawab bersama. Apa yang dilakukan ini merupakan upaya untuk membangun SDM yang unggul," kata Bakti.

Bakti juga mengucapkan terimakasih kepada Kemendikbud yang memberikan penguatan kompetensi bagi prajurit yang akan bertugas di perbatasan.

"Kami akan terus bersinergi untuk bisa menjawab visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," kata Bakti lagi.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar