Dicurigai bermuatan politis, Kementerian PUPR jelaskan program BSPS di Limapuluh Kota

id program BSPS

Pelaksana Teknis Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syafruddin menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat. (Antara Sumbar/Syafri Ario)

Sarilamak, (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun langsung ke Kabupaten Limapuluh Kota, SumateraBarat untuk menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat.

"Bantuan ini adalah dari Kementerian PUPR dari dana APBN hasil dari aspirasi Komisi V DPR-RI," ujar Pelaksana Teknis Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syafruddin di Sarilamak, Jumat.

Kementerian PUPR merasa perlu turun langsung ke Kabupaten LimapuluhKota setelah muncul pertanyaan dari warga saat Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Ferizal Ridwan meninjau realisasi programBSPS tersebut.

"Bantuan ini pasti terealisasi karena sudah masuk DIPA Kementerian, tidak akan bisa batal dan tak ada hubungan dengan politik," katadia.

Diakuinya program BSPS memang hasil aspirasi dari Komisi V DPR RI antara lain ada Ade Rizky Pratama dan Alex Indra LukmanDPR RI asal Sumbar.

Syafruddin mengatakan para anggota DPR ini ikut dalam proses penyusunan program ini di Jakarta.

Dalam pengerjaan program ini, bisa saja para anggota DPR ini turun ke lapangan untuk melihat apakah program ini tepat sasaran, namun dilarang berkampanye," katanya.

Sebelumnya muncul pertanyaan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi sehingga menganggap bantuan tersebut bermuatan politis, apalagi saat ini merupakan tahun politik.

"Kami merasa aneh saja, karena sejak lama diminta menyiapkan pondasi rumah setelah pondasi siap terbengkalai, bisa saja ini hanya janji politik," kata Supik salah satu penerima bantuan program BSPS. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar