Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan seluruh gubernur dan wakil gubernur, agar menjalankan roda pemerintahan, sesuai dengan posisinya masing-masing pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Para gubernur adalah pemerintah pusat di daerah, di samping bertanggung jawab kepada daerahnya, karena dipilih masyarakat. Inilah posisi saudara (gubernur-red) semua. Pemerintah mengingatkan tentang posisi masing-masing, untuk menjalankan pemerintahan,” ungkap JK saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Kamis (21/2).
Menurutnya, saat ini banyak kemajuan yang telah berhasil dilaksanakan oleh gubernur di daerahnya. Terutama menjadikan bangsa ini makmur, adil dan meningkatkan harkat serta kesejahteraan masyarakat.
Rakernas APPSI dilaksanakan, Rabu hingga Jumat, (20-22/2) dan dihadiri gubernur dan wakil gubernur dan perwakilan pemerintahan provinsi se-Indonesia. Selain itu, juga hadir Forkopimda Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim, serta OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan bupati, walikota di Sumbar. Sebelumnya, pada Rabu malam (20/2) dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI sebelumnya yang telah habis masa jabatan gubernurnya, Soekarwo, kepada Wakil Ketua Umum, Longki Djangola yang otomatis menjabat sebagai Ketua Umum APPSI.
Diungkapkan Rang Sumando Lintau, Kabupaten Tanah Datar ini, secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tinggi dan tidak rendah, yakni mencapai angka 5,1 persen. Pencapaian ini, menurutnya, lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya.
Menurutnya, tantangan dewasa ini yang dihadapi bangsa dan negara ini, meningkatkan produktivitas. Pemerintah memiliki program yang sederhana dari dulu. Yakni, terpenuhinya sandang, pangan dan papan bagi rakyat. Dari program ini, yang selesai baru sandang. Tidak ada rakyat yang kekurangan pakaian. Sementara, pangan masih menjadi persoalan.
Bangsa dan negara ini mengalami masalah defisit neraca keuangan. Ini terjadi karena impor lebih banyak dari pada ekspor, pendapatan banyak keluar dan masuk. Kita berupaya menyelesaikan masalah negeri ini. “Bagaimana menyelesaikannya? Tentunya, kebersamaan pemerintah dan daerah. Posisi menteri dan gubernur hampir sama. Tugasnya sama. Namun dalam lingkup yang berbeda,” ungkapnya.
Tugas sektoral menteri bersama gubernur, bertanggung jawab kepada wilayahnya. Banyak ketinggalan dan banyak kemajuan yang mesti dilasanakan pemerintah bersama dengan gubernur. “Saya kemarin bersama Gubernur DKI Jakarta mencoba mass rapid transit (MRT). MRT dibangun di Negara Jepang, sejak 80 tahun silam, Moskow, sejak 100 tahun lalu. India sejak 10 tahun lalu. Kita baru 16 km membangun MRT. Maka kita harus mencapai 200 km dalam 10 tahun itu,” ungkapnya.
Pemerintah dan pemerintahan daerah harus memberikan contoh melayani masyarakat dengan baik. Jika setiap provinsi ada masalah pembangunan, seperti jalan, perairan, maka pimpinan pemerintah pusat di daerah mesti berjalan bersama, dan saling mendukung. “Tidak ada daerah yang tidak ada kewenangan gubernur. Kewenangan regional dan sektoral mesti dilakukan secara bersama,” harapnya.
JK juga mengingatkan, era industri 4.0, membuat teknologi menjadi bagian utama memajukan bangsa. Teknologi tidak hanya permesinan, namun juga teknologi pertanian, bibit dan lainnya. Maka, gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam APPSI hadir di sini bersama membahas semua itu.
Longki Djangola yang baru saja dilantik menjadi Ketua Umum APPSI, mengatakan, selama ini telah banyak rekomendasi APPSI kepada pemerintah pusat. Salah satunya mengenai kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Terutama kewenangan dalam memberikan sanksi kepada kepala daerah kabupaten dan kota yang melakukan penyimpangan dalam penilaian kepegawaian. Sehingga, perlu ada pedoman kewenangan gubernur dalam memberikan sanksi penyimpangan penempatan pejabat.
Selain itu, rekomendasi tentang penempatan jabatan dilakukan sejumlah kepala daerah. Lalu pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (P3K). Sehingga peraturan yang diamanatkan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya persyaratan dan kompetensi jabatan agar diefektifkan pelaksanaannya.
Keluhkan Tiket Mahal
Selain itu, Longki juga menyampaikan isu dua bulan terakhir. Yakni, kenaikan harga tiket pesawat yang mendekati batas atas. Selain itu, juga tarif kargo dan bagasi berbayar sangat memukul pariwisata dan perekonomian. “Tiket pesawat rute penerbangan dalam negeri sungguh mahal. Ini menjadi mesti perhatian khusus pemerintah,” harapnya.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, melalui Rakernas APPSI ini, apa yang menjadi persoalan di daerah dapat didiskusikan bersama antar gubernur. Selain itu, hasilnya juga menjadi usulan atau rekomendasi diberikan kepada pemerintah pusat. Sehingga, nanti dapat ditindaklanjuti. “Kita ingin putuskan kerjasama antara daerah dan memajukan reformasi kebijakan startegi, ini perlu kebersamaan,” ungkap Irwan.
Menurut Irwan, kerjasama daerah sangat penting. Karena potensi serta produk unggulan di daerah dapat dikerjasamakan, sehingga memajukan ekonomi daerah dan nasional. Irwan juga berharap, rakernas ini sukses melahirkan rekomendasi dan menjadi ajangnya para gubernur untuk bertemu melahirkan kebijakan strategis, untuk pembangunan di daerah masing-masing.
Irwan menyebutkan, melalui rakernas ini dapat melahirkan kebijakan yang membuat masyarakat sejahtera agar masyarakat miskin tidak ada lagi. Banyak isu-isu nasional terkait daerah yang akan diusulkan nanti ke pemerintah. Salah satunya, termasuk harga tiket yang mahal pesawat berdampak pariwisata dan pelaku UMKM. “Bagasi berbayar memberatkan pelaku UMKM dan masyarakat resah,” ujar Irwan.***
