Lahan di Riau terbakar telah 124,5 hektare

Pekanbaru, (Antaranews Sumbar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat luas kebakaran lahan dan hutan di wilayah itu sepanjang Januari 2019 telah mencapai 124,5 hektare.

"Luas lahan terbakar hingga hari ini lebih kurang 124,5 hektare yang terjadi di enam kabupaten dan kota," kata Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edwar Sanger kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Enam kabupaten dan kota yang dilanda kebakaran lahan akibat minimnya curah hujan disertai angin kencang sejak awal Januari lalu adalah Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Dumai, Kepulauan Meranti dan Pekanbaru.

Rokan Hilir merupakan wilayah dengan kebakaran terluas yang mencapai 87 hektare. Sedikitnya tiga kecamatan di pesisir Riau itu mengalami kebakaran lahan hebat yakni Kecamatan Tanah Putih, Batu Hampar, dan Rimba Melintang.

Selain di Rokan Hilir, ia juga mengatakan kebakaran lahan turut terjadi di Kabupaten Bengkalis. Titik-titik api di Bengkalis menyebar di Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan terakhir di Desa Pambang, Kecamatan Bantan.

Kepulauan Meranti menjadi penyumbang titik api terbaru dengan luas lahan terbakar mencapai 2 hektare. Lokasi titik api, kata Edwar terpantau di Desa Tenggayun Raya, Kecamatan Rangsang Pesisir.

Kebakaran lahan juga tak luput terjadi di Kota Industri, Dumai dengan luas mencapai 5,5 hektare. Selain wilayah pesisir Riau, kebakaran juga terjadi di wilayah daratan tepatnya di Kabupaten Kampar dengan luas mencapai 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 1 hektare.

Edwar mengatakan secara umum Provinsi Riau dalam kategori aman dari bencana Karhutla. Namun, dia memberikan pengecualian di wilayah tengah, pesisir timur dan sebagian wilayah barat Riau.

"Wilayah itu dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar," ujarnya.

Dengan kondisi kebakaran lahan di awal tahun ini, Edwar mengatakan akan mempertimbangkan menetapkan status siaga Karhutla di 2019. Namun, dia mengatakan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terlebih dahulu, seperti BMKG dan pemerintah Provinsi Riau terkait penetapan status tersebut. (*)