Kementerian Kehutanan perkuat daya saing produk kelompok tani hutan

Padang (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Talkshow Penyuluhan Kehutanan dengan tema “Produk Kelompok Tani Hutan Terjaga, Usaha Semakin Berdaya” di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat kualitas produk, legalitas usaha, serta keberlanjutan pengelolaan hutan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH).

Talkshow ini dihadiri oleh penyuluh kehutanan, perwakilan Kelompok Tani Hutan, serta pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman yang melakukan ngobrol santai bersama penyuluh kehutanan untuk menyerap aspirasi serta membahas berbagai isu kehutanan terkini, mulai dari penguatan peran penyuluh hingga tantangan pengelolaan hutan dan pengembangan usaha berbasis masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama dari instansi terkait. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membawakan materi Sertifikasi Halal Produk Pangan hasil Olahan Kelompok Tani Hutan. Dalam paparannya disampaikan bahwa Sertifikat Halal Produk bermanfaat diantaranya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dan kepastian, memperluas jaringan distribusi produk serta memberi nilai tambah.

Selanjutnya, Konsultan Pendamping UKM Bidang Produksi -PLUT KUMKM Dinas Koperasi UKM Sumatera Barat menyampaikan materi Langkah Baru Penerbitan SPP-IRT Terintegrasi OSS RBS dan SPPIRT-POM. Sertifikasi halal dinilai sebagai nilai tambah strategis yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produk KTH di pasar, khususnya di wilayah dengan mayoritas konsumen muslim.

Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya Penguatan Kelompok Tani Hutan melalui Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengembangan Usaha Berbasis Legalitas Produk. Penyuluh Kehutanan berperan staregis dalam pendampingan dan penguatan Kelembagaan KTH (kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha) sehingga dibutuhkan peningkatan kuantitas, kapasitas serta kompetensi Penyuluh Kehutanan; sinergi lintas sektoral serta pendampingan berkelanjutan.

Dalam sesi dialog bersama Komisi IV DPR RI yang diwakilkan oleh Tenaga Ahli, disampaikan bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif mendukung pengembangan kehutanan melalui fungsi legislasi, anggaran dan serta pengawasan. Bapak Alex Indra Lukman turut mendorong peran offtaker melalui optimalisasi offtaker (perusahaan swasta, BUMN/BUMD atau badan hukum) sebagai pembeli atau penjamin produk dari KTH, membantu mengatasi masalah pemasaran, menyediakan modal/sarana, serta menjamin penyerapan hasil hutan. Ketua KTH dan penyuluh kehutanan menyampaikan kendala di lapangan terkait pemasaran dan perijinan termasuk penguatan kelembagaan KTH, serta perlunya dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha kehutanan rakyat. Dialog ini diharapkan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan kehutanan ke depan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan P2SDM Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa Penyuluh Kehutanan dapat terus aktif dan intensif mendampingi masyarakat, membentuk kelompok-kelompok baru dan mengembangkan usaha kehutanan mulai dari hulu hingga hilir termasuk proses legalitas usaha dan produknya. Dengan demikian pembangunan sub sektor kehutanan akan terlihat menggeliat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB nasional.

Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi Penyuluh Kehutanan dan KTH di Provinsi Sumatera Barat khususnya sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan dan tentunya kelestarian fungsi hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Talkshow Penyuluhan Kehutanan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, penyuluh kehutanan, dan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan produk Kelompok Tani Hutan semakin terjaga kualitas dan legalitasnya, sehingga usaha KTH semakin berdaya, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah.