Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Polri dan Kementerian Sosial menyepakati kerja sama soal bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu yang anggarannya cukup besar, yakni lebih dari Rp50 triliun.
"MoU ini sebetulnya adalah gagasan dari Bapak Mensos, meminta bantuan kepada Polri karena Polri memiliki jaringan," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Kapolri mengatakan anggaran untuk bansos tahun lalu sekitar Rp39 triliun, sementara untuk 2019 naik menjadi Rp54,3 triliun.
Presiden Joko Widodo, tutur Kapolri, mengharapkan anggaran yang besar itu tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan tidak bocor pada masyarakat yang sudah mampu.
Untuk itu, Polri akan membentuk satgas untuk membantu Kemensos yang akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Sementara untuk nama masih akan disusun dengan salah satu opsi satgas dukungan pengamanan bansos.
Untuk teknis pangamanan dan distribusi bansos, selanjutnya akan dibahas oleh kasatgas dan Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Mensos.
Selain di tingkat pusat, satgas juga akan dibentuk di polda-polda untuk memastikan distribusi bansos di daerah.
"Kalau kita lihat programnya nyangkut ke wilayah-wilayah ini , nanti ada satgas lagi ditingkat polda. Nanti kita tunjuk pejabat mana nanti bisa diatur," tutur Tito Karnavian.
Ia pun menegaskan tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran justru menimbulkan persoalan, misalnya, tidak repat sasaran yang nantinya akan menjadi masalah hukum dan juga menjadi masalah keamanan. (*)
Agar tidak salah sasaran, Polri dan Kemensos kerja sama soal bansos
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO)
