Ketua DPR ingatkan pemerintah atasi gizi buruk

id Bambang Soesatyo,Gizi Buruk,Ketua DPR

Ketua DPR ingatkan pemerintah atasi gizi buruk

Dokter TNI Al Lantamal XI Marauke yang tergabung dalam Satgas Kesehatan TNI, bersama relawan memeriksa kesehatan warga Birak di rumah adat Bujang di Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, Selasa (23/1). Pemeriksaan tersebut untuk menanggulangi wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/AMA/18)

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pemerintah untuk terus bersinergi mengatasi kasus gangguan pertumbuhan akibat gizi buruk kronis atau stunting.

"Saya mengkhawatirkan masih adanya kasus stunting di sejumlah daerah di Indonesia," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi kasus stunting yang terjadi di Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat yang melampaui angka 40 persen, serta di Kota Cimahi, Jawa Barat, tercatat ada sebanyak 7.965 anak mengalami stunting (tubuh pendek).

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), di Indonesia tercatat ada sekitar 7,8 juta balita dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Dari jumlah 7,8 juta balita tersebut, sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek.

Bamsoet meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk bersinergi memaksimalkan pelaksanaan program penanganan stunting sebagai upaya penanggulangan masalah kurang gizi di Indonesia.

Dalam pandangan Bamsoet, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap persoalan stunting, dan bahkan Presiden telah memimpin langsung Gerakan Nasional Pencegahan Stunting.

Politisi Partai Golkar tersebut berharap kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait dengan gizi buruk dapat menggenjot upaya pencegahan stunting. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, agar menggerakkan Pemda untuk mendorong masyarakat di pedesaan memanfaatkan dana desa guna mendirikan Posyandu, membangun fasilitas kesehatan maupun sanitasi yang layak.

Kemenkes, kata dia, agar terus melakukan edukasi dan kampanye tentang manfaat air susi ibu (ASI) eksklusif bagi bayi, sebab ASI eksklusif memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan dan daya tahan anak.

"Sekaligus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan pola hidup sehat agar terhindar dari segala macam penyakit," kata Bamsoet. (*)