Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar pasokan listrik untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) jadi prioritas
"Tujuan pamasokan listrik ke daerah 3T jadi prioritas, agar mempercepat berbagai hal perkembangan perekonomian masyarakat," kata Direktur Pembinaan Pemgusaha ketenagalistrikan Kemen ESDM Dr. Hendra Iswahyudi di Padang, Kamis.
Hal ini disampaikan pada kegiatan multi stakerholder (pemangku kepentingan) forum yang diselenggarakan oleh PLN Wilayah Sumbar mengangkat tema "Kemudahan mendapatkan listrik untuk mendukung investasi di Provinsi Sumbar,".
Kegiatan yang moderatori Ketua PWI Sumbar Heranof, juga turut jadi pembicara Kajati Sumbar Priyanto, Kepala Pusat Studi Unand Prof. Refdinal Nasir dan unsur pimpinan bisnis PLN regional wilayah Sumatra Budi
Pangestu serta kalangan pengusaha, pebisnis dan pelanggan PLN lainnya.
Memurut Hendra, guna memberi layanan terhadap masyarakat daerah 3T, mungkin ada dana sosial respon sibility CSR yang bisa dialokasikan PL untuk penyambungan awal.
Langkah itu, guna meringankan dan kemudahan kepada masyarakat 3T, mungkin cicilan bisa mereka bayar tetapi untuk sambungan awal keberatan sehingga tetap jadi hambatan mendapat penerangan yang layak.
Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama, dan syukur di Sumbar sudaha punya program sambuangan awal ada bunga nol persen.
"Kami cukup mengapresiasi program yang diterapkan oleh manajemennPLN Sumbar, atas terobosan-terobosan yang dilakukan," ujar Hendra.
Di Sumbar terdapat tiga daerah yang masih 3T, yakni Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.
GM PLN Wilayah Sumbar Susiana Mutia pads kesempatan yang sama, pihaknya telah berupaya memprioritaskan penerangan di daerah 3T yang masih ada di wilayah Sumatera Barat.
Justru itu, ke depan tentu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten sehingga masyarakat bisa mendapatkan penerangan.
Sebenarnya di daerah 3T seperti di Kepulauan Mentawai, kata Susiana, sudah dilakukan langsung peninjauan bersama Dinas ESDM Sumbar untuk penambahan pembangunan instalasi listrik.
Menurut dia, penting koordinasi agar setelah infrastruktur PLN dibangun pada daerah 3T masyarakat tentu harus ada uang menyambungkan ke rumahnya.
Sebaliknya bila setelah dibangun, tapi tidak ada yang menyambung dengan berbagai alasan bagi masyarakat, tentu upaya untuk penerangan sulit terlaksana.
"Kami telah melakukan berbagai terobosan program untuk memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik untuk penyambungan awal, menaikan daya dan lainnya," katanya.
Kadis ESDM Sumbar Heri Martinus mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan PLN untuk program percepatan penerangan untuk daerah 3T.
Selain itu, sebagai langkah untuk membantu masyarakat dalam penyambungan awal di daerah, Pemprov melalui Dinas ESDM telah mengalokasikan anggaran untuk 500 kepala keluarga pada 2019.
"Sebagian daerah sudah ada yang mengusulkan by name - by adress untuk masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan penyambungan tersebut," ungkapnya.
Menyinggung untuk rasio eletifikasinya Kepulauan Mentawai memang masih di bawah 50 persen. "Kami juga membahas hal ini dengan GM PLN wilayah Sumbar buk Susiana," ujarnya.*
