Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Sumatera Barat mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas untuk Pilkada 2018 agar ikut meningkatkan partisipasi pemilih serta tidak terlibat dalam politik uang.
"Kami memberikan kepercayaan kepada anggota PPK-PPS, dan mengingatkan agar menjaga kepercayaan tersebut dengan bekerja secara jujur," kata Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati di Padang, Sabtu.
Sehingga dengan begitu akan muncul kepercayaan pada pemilih dan mau ikut serta memilih.
Menurutnya, upaya ini wajib dilakukan oleh PPK-PPS guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Padang dari sebelumnya 52 persen menjadi minimal 70 persen.
Dengan resminya pelantikan anggota PPK sebanyak 55 orang dan PPS sebanyak 312 orang tersebut, ia menekankan agar seluruh pihak yang sudah dilantik dapat bertugas sesuai fungsinya.
Jangan sampai ketika tahapan Pilkada 2018 ini, ada anggota PPK-PPS yang berpihak atau masuk ke ranah politik uang, jika terjadi dan diketahui, maka KPU akan menarik status keanggotaannya.
"Mari kita berkerja secara jujur dan adil untuk masyarakat Kota Padang dan menjaga pesta demokrasi ini berlangsung dengan aman serta nyaman," ujar dia.
Anggota PPK-PPS, lanjutnya harus memiliki integritas, independensi dan profesionalitas agar masyarakat percaya dan tidak enggan datang ke tempat pemungutan suara.
"Ini juga menjadi prioritas utama dari semua pihak termasuk oleh mereka yang dilantik hari ini," kata Sawati.
Selain itu, ia menambahkan penerimaan anggota penyelenggara pilkada ini sudah melalui proses yang panjang dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam perekrutannya.
"Kami menilai dari kapasitas masing-masing anggota yang ikut seleksi, dan yang terpilih murni dari hasil mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain," kata dia.
Sebelumnya KPU Kota Padang membuka pendaftaran seleksi anggota PPK-PPS untuk Pilkada Kota Padang 2018 pada 17-22 Oktober 2017.
Kota Padang bersama dengan Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang akan menggelar pilkada serentak pada 2018.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, berharap pilkada tahap ketiga 2018 dapat berlangsung lancar, mengingat pelaksanaan pilkada tahap ketiga itu sangat berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. (*)
