Mentawai, (Antara Sumbar) - Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Yudas Sabaggalet mengatakan daerahnya membutuhkan radio satelit atau alat komunikasi khusus yang tahan terhadap gempa.
"Mentawai daerah kepulauan dan rawan terjadi gempa, seharusnya daerah ini memiliki alat komunikasi yang tahan dan tidak terpengaruh jika gempa terjadi dan bisa berkomunikasi dengan pemerintah provinsi atau pusat," kata Yudas di Tuapejat, Selasa.
Ia menjelaskan, selama ini pihaknya kesulitan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi atau pusat ketika gempa terjadi, karena sinyal telekomunikasi langsung hilang.
Untuk itu ia meminta pemerintah pusat bisa menyediakan atau memfasilitasi alat komunikasi semacam radio satelit yang tetap bisa digunakan jika gempa terjadi.
"Belajar dari pengalaman atau kejadian sebelumnya, kami sangat sulit melakukan komunikasi, baik untuk memantau kondisi daerah-daerah lain maupun untuk memberikan laporan kepada pemerintah pusat," katanya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kabupaten Mentawai yang terbagi dalam empat pulau besar membutuhkan sarana komunikasi yang baik, selain menunjang kelancaran aktifitas masyarakat, juga dalam hal kebencanaan juga menjadi faktor pendukung mitigasi maupun pascabencana.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sudah melakukan koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mentawai, Nurdin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bisa memfasilitasi alat tersebut.
"Nanti ini juga menjadi prioritas kami," katanya.
Ia mengakui, komunikasi internal personel BPBD dalam melaporkan kondisi pasca gempa cukup terkendala, selain faktor sinyal juga sarana alat komunikasi yang digunakan masih minim.
Nurdin mengatakan, kemampuan teknologi telekomunikasi di Mentawai perlu diupayakan dan mendapat perhatian khusus yang nantinya akan disebar kepada personel BPBD yang tergabung dalam tim reaksi cepat. (*)
