BPS: Indeks Demokrasi di Sumbar Kategori Sedang

Padang, (Antara Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar), menyampaikan indeks demokrasi di provinsi itu relatif sedang mengacu pada angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2015 yang berada pada angka 67,46 dari skala nol sampai 100.

"Angka tersebut naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 63,99, artinya demokrasi di Sumbar masih dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga Demokrasi.

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, yang dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur, ujar dia.

Ia mengemukakan IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah dan birokrasi, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik jika indeks di atas 80, sedang jika 60 sampai 80 dan buruk jika di bawah 60, lanjut dia.

Menurutnya dari data IDI 2015 ditemukan aspek kebebasan sipil masuk kategori buruk karena masih banyak jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya.

Selain itu peran DPRD masuk kategori buruk karena turun dari 41,92 poin pada 2014 menjadi 19,39 poin pada 2015, katanya.

Dari sisi variabel, pada IDI 2015 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berkumpul dan berserikat naik dari 90,00 pada 2014 menjadi 100 pada 2015, kebebasan berkeyakinan naik dari 24,06 pada 2014 menjadi 26,63 pada 2015.

Kemudian, kebebasan dari diskriminasi naik dari 71,47 pada 2014 menjadi 93,38 2015, hak memilih dan dipilih naik dari 73,63 pada 2014 menjadi 73,71 pada tahun 2015, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan naik dari 50,00 tahun 2014 menjadi 65,83 pada 2015.

Sebaliknya terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan skor diantaranya kebebasan berpendapat yang turun dari 91,65 pada tahun 2014 menjadi 72,23 pada 2015, peran DPRD yang turun dari 41,92 pada 2014 menjadi 22,53 pada 2015, serta peran birokrasi pemerintah daerah turun dari 100,00 pada tahun 2014 menjadi 87,97 pada 2015.

Selanjutnya dari sisi indikator terdapat beberapa aspek yang memiliki kinerja buruk yaitu aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan menjalankan ibadah agama, tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD propinsi.

Berikutnya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Hal ini memerlukan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan agar nilainya dapat membaik, kata dia.

Ia menambahkan Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi diraih oleh DKI Jakarta sebesar 85,32 dan terendah Papua sebesar 57,55.

IDI dirilis atas kerja sama dari BPS Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, United Nations Development Programme (UNDP) dan tim ahli yaitu dari Universitas Indonesia Prof Maswadi Rauf, UIN Syarif Hidayatullah Prof Musdah Mulia, Universitas Paramadina Dr Abdul Malik Gismar, dan LIPI Dr Syarif Hidayat.

Sementara pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Asrinaldi mengaku tidak heran atas rendahnya skor pada aspek peran DPRD karena selama ini banyak anggota legislatif yang terpilih secara instan.

"Banyak anggota DPRD yang kualitasnya rendah karena orientasi mereka menjabat yang penting asal terpilih," katanya. (*)