Jakarta, (Antara) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan isu penawaran Rp5 triliun agar mundur dari jabatan menteri.
"Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan mestinya ditindaklanjuti dengan laporan ke KPK agar terang benderang," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Jumat.
Apalagi, ujar Abdul Halim, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan KPK.
Menurut dia, hal itu penting supaya tidak ada isu liar di masyarakat seperti pencitraan atau dugaan kebohongan yang berkembang setelah pernyataan terkait isu tersebut.
"Suap kepada pejabat merupakan hal yang mungkin terjadi, oleh karena itu harus ditindaklanjuti di meja hijau," katanya.
Sebelumnya, Menteri Susi dalam akun twitternya, Rabu (13/5) menyatakan bahwa dirinya mendapat kabar bahwa terdapat Rp5 triliun agar dirinya "walk away" (mundur).
Namun, Menteri Susi menyatakan bahwa hati nurani dan kebebasan yang dimiliki dirinya tidak mungkin tergadaikan atau terjual.
Beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi seperti pelarangan penggunaaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang memang mendapatkan respons pro-kontra di tengah masyarakat.
Menteri Susi mengemukakan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk mendukung tiga pilar yaitu kesejahteraan, keberlanjutan, dan kedaulatan Republik Indonesia. (*)
Berita Terkait
Kiara: Menteri KKP baru berani cabut aturan ekspor benih lobster
Sabtu, 28 November 2020 12:40 Wib
Kiara nilai Izin ekspor benih lobster bermasalah sejak awal
Jumat, 27 November 2020 10:23 Wib
Nelayan masuk kelompok rentan dalam menghadapi COVID-19, kata Sekjen Kiara
Kamis, 2 April 2020 6:39 Wib
Kiara-PPNI: Berikan Kartu Nelayan Kepada Perempuan
Senin, 11 September 2017 10:35 Wib
KIARA: Reklamasi Rampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir
Selasa, 4 Juli 2017 10:26 Wib
Kiara: Negara Perlu Segera Tangani Konflik Nelayan
Senin, 23 Januari 2017 13:11 Wib
KKP Diminta Fokuskan Anggaran Perlindungan-Pemberdayaan Nelayan
Jumat, 28 Oktober 2016 8:56 Wib
Kiara: Sinergi Pusat-Daerah Efektifkan Pemberantasan Pencurian Ikan
Selasa, 11 Oktober 2016 10:58 Wib