Painan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menyiapkan draft kerja sama penanganan bencana dengan provinsi tetangga, salah satunya untuk menghadapi ancaman gempa dan tsunami megathrust Mentawai.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan Doni Boy di Painan Kamis mengatakan, kerja sama itu di antaranya dengan Pemerintah Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
"Jika terjadi gempa dan tsunami megathrust Mentawai, pemerintah daerah provinsi tetangga yang bisa menolong Pesisir Selatan, terutama daerah perbatasan ialah Pemerintah Kabupaten Sungai Penuh, karena daerah tersebut dipetakan tidak terkena dampak tsunami sebab sangat jauh dari pantai," ujarnya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko pasti akan sibuk membenahi daerah mereka sendiri, sebab daerah mereka berada di pinggir pantai sehingga diprediksi terdampak tsunami megathrust.
"Karena itu dengan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, kami akan bekerja sama menangani kebakaran hutan, lahan, dan banjir. Pada 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Silaut, yang berbatasan dengan Mukomuko," tuturnya.
Sementara itu, dengan Pemerintah Kabupaten Sungai Penuh, kata Doni, pihaknya akan bekerja sama menangani bencana longsor, banjir, dan gempa seusai dengan potensi bencana di perbatasan Pesisir Selatan dengan kabupaten itu.
Mengenai kerja sama tersebut, Doni menerangkan, berdasarkan indeks ketahanan daerah, pemerintah daerah melalui BPBD diharuskan bekerja sama dengan pemerintah daerah tetangga untuk menangani bencana di daerah perbatasan.
Selanjutnya untuk penanganan bencana di perbatasan Pesisir Selatan dengan Mukomuko, Doni menyebutkan bahwa kerja sama tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana, karena jarak wilayah perbatasan tersebut jauh (lebih kurang lima sampai enam jam perjalanan darat), dari Painan sebagai pusat pemerintahan Pesisir Selatan.
Sementara jaraknya dengan Mukomuko Bengkulu lebih dekat, sehingga bantuan lebih cepat bisa didatangkan. Demikian pula sebaliknya.
"Kalau ada bencana di perbatasan, BPBD turunkan personil masing-masing dengan anggaran masing-masing untuk membantu daerah yang terdampak bencana," tuturnya.
Kerja sama tersebut, kata Doni, bukan hanya kerja sama untuk penanganan pascabencana, tetapi juga kerja sama kegiatan prabencana.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan kerja sama upaya mitigasi kebencanaan, misalnya meningkatkan keterampilan personil BPBD antardaerah dengan mengadakan pelatihan gabungan.
Akan tetapi, kata Doni, pihaknya belum mengajukan perjanjian kerja sama dengan BPBD kedua pemerintah kabupaten provinsi tetangga tersebut, karena belum ada perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dengan kedua pemerintah daerah tersebut.
Pihaknya menunggu adanya kerja sama tersebut antarpemerintah daerah untuk mengajukan kerja sama dengan BPBD kedua daerah itu.
"Konsep dan surat perjanjian kerja samanya sudah kami siapkan," ucapnya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Darmadi mengatakan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga merupakan hal yang wajib dilakukan, baik kerja sama penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lain.
Ia menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan Permendagri Nomor: 22 Tahun 2020 tenang Tata Cara Kerja Sama Daerah bahwa kerja sama daerah perbatasan termasuk kerja sama wajib dan ada juga kerja sama pilihan.
Sejauh ini pihaknya sudah mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tetapi belum ada jawaban dari pemerintah daerah tersebut. Ia menyebut bahwa ia sudah menemui Asisten I dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mukomuko di sana untuk memberikan draf kerja sama tahun lalu.
"Walaupun belum ada kerja sama resmi, kerja sama konkret di lapangan sudah terjadi. Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Silaut tahun 2023, pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko membantu memadamkan kebakaran itu," ucapnya.
Sementara itu, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sungai Penuh, kata Darmadi, pihaknya belum mengajukan kerja sama dan belum berkunjung ke sana. Demikian pula sebaliknya.*
