Fasli Jalal: Bonus Demografi Bisa Menjadi Bencana
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Fasli Jalal. (Antara)
Padang, (Antara) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Fasli Jalal menyebutkan bonus demografi akan menjadi bencana bagi Indonesia jika tidak bisa memanfaatkannya.
Pendapat itu dikatakan Fasli Jalal ketika menjadi pembicara dalam seminar tentang bonus demografi yang digelar Universitas Dharma Andalas (Unidha) Kota Padang, Selasa.
Selain Fasli Jalal, yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut yakni Staf Ahli Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi. Hadir juga Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim.
Fasli Jalal mengatakan Indonesia telah memasuki periode bonus demografi sejak 2012. Periode itu diprediksi akan berlangsung hingga 2045.
"Periode bonus demografi merupakan periode dengan jumlah masyarakat umur produktif 15-64 tahun lebih banyak dari pada jumlah masyarakat nonproduktif. Dengan demikian, kemungkinan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam periode ini terbuka lebar," katanya.
Namun, menurut dia, pengambil kebijakan di Indonesia harus memahami periode bonus demografi ini karena jika tidak dimanfaatkan, bonus demografi akan menjadi bencana.
"Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi apakah kita bisa memanfaatkan periode bonus demografi ini atau tidak," katanya.
BKKBN, kata Fasli, telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menyosialisasikan periode bonus demografi itu, salah satunya dengan membuat buku tentang hal tersebut.
"BKKBN hingga jajaran daerah juga diminta untuk menyosialisasikan periode demografi ini," kata dia.
Sementara Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi mengatakan, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam bonus demografi.
"Meskipun jumlah masyarakat produktif lebih banyak dari pada masyarakat nonproduktif, tetapi jika sumber daya manusianya lemah dan tidak berkualitas, maka akan terjadi bencana karena akan banyak masyarakat usia produktif yang menganggur dan terpaksa jadi beban negara," kata dia.
Menurut dia, solusi untuk hal tersebut dengan mendorong sektor pendidikan agar bisa menghasilkan tamatan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh dunia kerja.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim, mengatakan untuk mendorong sektor pendidikan agar lebih berkualitas perlu didorong oleh ketersediaan anggaran.
"Anggaran pendidikan kita saat ini harus diakui belum memadai karena masih dalam renang 4-5 persen dari APBD. Idealnya, anggaran untuk pendidikan adalah 20 persen," kata dia.
Terkait bonus demografi, dia mengatakan, Sumbar harus bisa memanfaatkan periode yang hanya datang satu kali dalam sejarah Indonesia tersebut. "Ini momen untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus kita manfaatkan," kata dia.
Ikut dalam seminar bonus demografi itu sejumlah rektor di Sumbar, dosen dan mahasiswa Unidha. (*/mko)
