Jakarta, (ANTARA) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyayangkan rapat antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilangsungkan tertutup. "Dari awal itu yang saya khawatirkan. Kenapa sih harus tertutup?" kata Said Salahudin melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal itu bisa membuat publik menjadi menduga-duga. Bisa muncul dugaan ada intervensi atau "deal-deal" tertentu antara DKPP dan DPR. Bila dugaan-dugaan itu muncul, maka bisa merugikan DPR dan DKPP sendiri. Karena itu, dari awal dia berharap rapat itu dilakukan terbuka supaya bisa diliput media dan diketahui publik. "Pemilu ini soal kepercayaan yang meminta syarat keterbukaan. Mengapa ada pembahasan terkait pemilu malah dibuat tertutup?" katanya. Dia berharap tidak ada sesuatu yang sengaja ingin ditutup-tutupi dari rapat tertutup itu. DKPP didesain oleh anggotanya sebagai lembaga pengadilan etik sehingga seharusnya DPR menghormati hal itu. Menurut dia, bila DPR menilai format kelembagaan DKPP yang dibentuk melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tidak seperti itu, seharusnya DPR mempersoalkannya pada saat DKPP mengkonsultasikan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Agustus atau September lalu. "Namun apapun itu, mestinya segala hal yang ingin dibicarakan dalam rapat itu dibuat terbuka agar publik mengetahui apa motivasi DPR dalam pemanggilan kali ini dan apa yang disampaikan oleh DKPP dalam menjawab setiap pertanyaan DPR," tuturnya. Apalagi, rapat itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sehingga Said menduga kuat bahwa pertemuan itu terkait dengan putusan DKPP yang merekomendasikan KPU untuk mengembalikan empat pejabat kesekjenan kepada Kemendagri dan Sekretariat Negara. (*/sun)