Jakarta, (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan semakin banyak lagi rumah sakit khusus pekerja yang dapat dibangun di banyak provinsi, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan buruh di Tanah Air. "Ini adalah rumah sakit umum pekerja pertama yang ada di Tanah Air. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat dibangun rumah sakit serupa di kawasan industri lainnya," kata Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta, Selasa. Presiden memaparkan, pendirian rumah sakit juga merupakan bentuk penyediaan fasilitas bagi para pekerja yang dapat meningkatkan tidak hanya kinerja dan produktivitas pekerja, tetapi juga daya saing perusahaan. Dengan demikian, menurut SBY, akan tercipta solusi "win-win solution" yang menguntungkan, baik bagi pengusaha maupun buruh. Ia juga menginginkan agar perlu lebih banyak lagi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk dialokasikan bagi pekerja. Presiden mengingatkan bahwa masih banyak hal terkait pekerja yang mesti diselesaikan seperti pelaksanaan BPJS Kesehatan yang telah berlangsung selama beberapa bulan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang rencananya mulai beroperasi tahun 2015. Rumah Sakit Umum Pekerja itu telah melakukan "soft opening" pada 28 Desember 2013 lalu dan terletak dengan kawasan pemukiman penduduk di Tipar, Cakung Jakarta. Rumah sakit tersebut diperuntukkan sebagai pelayanan kesehatan para pekerja di wilayah KBN maupun di luar KBN, dan masyarakat umum yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendesak pemerintah segera mengaudit pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik yang di bidang ketenagakerjaan maupun bidang kesehatan. "Hingga hari ini audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, belum dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal, kedua BPJS tersebut sudah berubah menjadi badan hukum publik," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (23/3). Ia mengingatkan bahwa BPJS kesehatan sudah beroperasi hampir tiga bulan dan sudah ada penyertaan modal awal dari pemerintah sebesar Rp500 miliar. Menurut dia, kondisi di lapangan yang menyebabkan banyak masyarakat tidak terlayani dengan baik oleh BPJS kesehatan sehingga patut diduga akibat amburadul dan tidak transparannya manajemen keuangan di BPJS kesehatan. (*/jno)