Wako Padang Panjang harapkan regulasi jelas agar MBG berdampak ekonomi bagi masyarakat

Padang Panjang (ANTARA) - Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Hendri Arnis, berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal.

Ia menekankan, pengadaan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dilakukan dari pedagang dan produsen di Padang Panjang, bukan dari luar daerah.

“Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi. Kalau belanjanya di daerah kita, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” kata Hendri Arnis saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di rumah dinas wali kota, Kamis.

Menurut dia, hingga saat ini pelaksanaan MBG belum memberikan dampak signifikan bagi pedagang pasar di daerah tersebut. Kondisi itu perlu segera dibenahi agar tujuan program tetap sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menyampaikan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG, di antaranya temuan buah yang tidak layak konsumsi.

“Ini menjadi perhatian serius agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE, menyatakan dukungan terhadap penguatan regulasi agar penyelenggaraan MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya pedagang lokal.

“Dengan regulasi yang jelas, program MBG yang sudah berjalan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Padang Panjang,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Kapolres Padang Panjang, AKBP Wisnu Hadi, yang mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mengambil bahan pangan dari pedagang lokal.

“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi UMKM dan pedagang kecil di Padang Panjang,” ujarnya.

Selain membahas pelaksanaan MBG, rapat Forkopimda tersebut juga membicarakan potensi batu kapur sebagai sumber daya daerah, persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2026, serta perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi.