Pekanbaru, (Antara) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengharapkan sosok Gubernur Riau terpilih Annas Maamun yang akan segera dilantik besok Rabu (19/2), merupakan orang jujur serta bersih dalam mengabdikan diri bagi pembangunan di provinsi itu. "Saya harapkan Pak Annas ini orang jujur, kalau ngak, tak mungkin terpilih, karena itulah masyarakat Riau memilih beliau," ujar Gamawan di VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Selasa. Mendagri memberi penilaian, Annas merupakan orang bersih serta ikhlas. Di usia sudah lebih dari 70 tahun, akan tetapi masih dipilih oleh rakyat yang sekaligus membuktikan rakyat di Riau membutuhkan figur-figur orang seperti ini. Jika seandainya ketika menjabat menjadi gubernur Riau dan melakukan korupsi seperti gubernur Riau terdahulu, maka tidak bisa langsung diberhentikan dari jabatannya dan harus melalui mekanisme aturan yang berlaku. "Kalau seorang kepala daerah melakukan korupsi, maka ada mekanismenya, kalau sudah terdakwa, kita non aktifkan dan itu standar. Di dalam undang-undang disebutkan seperti itu dan kita tidak bisa keluar dari situ," katanya. Seperti diketahui mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang merupakan gubernur dua periode saat ini menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru atas tiga kasus korupsi dalam Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII tahun 2012 serta penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit merupakan terpidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran yang telah mejalani masa hukuman atau vonis kurungan pejara selama empat tahun. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi yang sebagian besar diantaranya sudah ditahan. "Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 318 orang di Indonesia sejak diterapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung digelar," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan. (*/jno)