Bangkok, (Antara/TNA-0ANA) - Panglima militer Thailand Prayuth Chan-ocha Rabu melakukan kunjungan lapangan ke daerah selatan yang bergolak untuk melihat langsung situasi dan melakukan pertemuan dengan para pemimpin agama serta komunitas Muslim. Dia mengatakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, dalam kapasitasnya sebagai direktur Komando Operasi Keamanan Internal, telah menginstruksikan otoritas selatan untuk mengintensifkan perlindungan mereka kepada penduduk setempat, terutama di daerah perkotaan. Dia bertemu dengan perdana menteri sebelum berangkat dan didampingi oleh penasehat perdana menteri Yuthasak Sasiprapa. Panglima militer akan diberikan penjelasan oleh komandan Angkatan Darat Wilayah Keempat Sakol Chuentrakul mengenai operasi-operasi militer dalam enam bulan terakhir dan rencana tentara enam bulan ke depan. Briefing akan diikuti pertemuan dengan para personel militer untuk menyampaikan ucapan Tahun Baru Thailand Songkran. Dia akan mengunjungi masjid pusat di Provinsi Yala di mana ia berencana untuk bertemu dengan para pemimpin agama Islam dan tokoh masyarakat. Jenderal Prayuth mengatakan, kemungkinan penundaan dialog perdamaian 29 April antara pejabat keamanan Thailand dan pemimpin gerilyawan Muslim di Kuala Lumpur seharusnya tidak menjadi subjek perhatian media massa. Dewan Keamanan Nasional bertanggung jawab atas perundingan damai, dan mereka tidak harus menempatkan Thailand di posisi yang kurang menguntungkan, tegasnya. Sementara itu, sekelompok 233 mantan tersangka berkaitan dengan pemberontakan selatan dan kegiatan kriminal mengadakan forum khusus di Hotel Tanyong di Provinsi Narathiwat untuk mengekspresikan frustrasi mereka, dan meminta bantuan pemerintah dalam asimilasi mereka ke dalam masyarakat Thailand. Tawee Sodsong, sekretaris jenderal Badan Pusat Perbatasan Provinsi Selatan (SBPAC), dan Deputi Gubernur Narathiwat Samart Varadisai, menghadiri pertemuan itu untuk bersama-sama mencari solusi masalah mereka. Ke-233 orang, sebelumnya mendapat surat perintah penangkapan, secara terpisah menyerahkan diri kepada pihak berwenang, yang berjanji untuk memperlakukan mereka dengan adil dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai orang merdeka. Mereka mengatakan tidak bisa menemukan pekerjaan dan telah ditolak oleh masyarakat. Kelompok ini meminta SBPAC untuk menjelaskan status mereka kepada calon majikan, dan berhenti memanggil mereka sebagai "penjahat selatan". Santi Chuduang, kepala pusat rehabilitasi selatan, mengatakan pemerintah bersedia membantu mereka dan pihak berwenang akan meningkatkan publisitas untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat selatan. Para mantan tersangka menyerah kepada pihak berwenang dan menempuh melalui proses untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka berdasarkan skema pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan panjang di Selatan. (*/jno)