Jakarta, (Antara) - Pemerintah Indonesia memperketat penangkapan ikan Hiu dan Pari Manta yang telah masuk dalam Appendiks II "Convention on International Trade in Endangered Species" (CITES) 2013 dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen-KP). "Ini bermula dari keprihatinan kita karena sekitar 73 juta Hiu musnah setiap tahun di dunia. Jadi kita melihat penting untuk dilakukan perlindungan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo usai membuka Simposium Nasional Perlindungan Hiu di Jakarta, Selasa. Pengetatan pengelolaan Hiu dan Manta ini, menurut dia, penting mengingat keberadaan ikan ini sangat penting untuk menjaga ekosistem laut. Terlebih jumlah species ikan ini telah mengalami penurunan lebih dari 75 persen, bahkan untuk jenis tertentu mencapai 90 persen atau lebih. Secara nasional Indonesia, menurut dia, memang belum mengeluarkan peraturan terkait penangkapan Hiu atau pun Manta. Dengan masuknya Hiu dan Manta dalam daftar Appendiks II CITES, Peraturan Menteri (Permen) akan segera dikeluarkan. Meski demikian peraturan ini tentu dapat juga dikeluarkan terlebih dulu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya daerah yang memiliki perairan atau pesisir. "Nah itu kepulauan yang ada migrasi hiu harus mengeluarkan Perda untuk jaga ikan ini. Jadi apa yang. Pemda Raja Ampat telah lakukan (keluarkan Perda larangan menangkap Hiu dan Manta) jadi contoh baik," ujar Sharif. Sementara itu, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad mengatakan berdasarkan penelitian terdapat 200 spesies ikan Hiu dan Pari di perairan Indonesia. Keberadaan spesies ini juga menjadi sumber pendapatan bagi nelayan karena dipicu oleh tingginya harga sirip Hiu. Akibatnya tingkat eksploitasi Hiu terbesar di Asia Tenggara terjadi di perairan Indonesia, dan penjualan pun terbesar di dunia. "(Eksploitasi ) ini dipicu oleh tingginya harga sirip hiu di pasaran. Isu lain dikaitkan dengan isu penangkapan tuna dan Hiu menjadi 'by-catch' tuna," ujar dia. (*/jno)